NUR MUSFIRAH Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2025

Skripsi

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pembebasan Pajak Progresif Dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 31 Tahun 2024 tentang Pembebasan Dan/Atau Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua, Pajak Progresif Serta Denda Pajak Air Permukaan. Merupakan inofasi yang diberikan oleh pemerintah untuk meringankan beban perekonomian masyarakat, juga menarik antusias masyarakat untuk membayar PKB yang selama ini tertunggak. Namun, pada kenyataannya masih terdapat wajib pajak PKB yang belum membayar pajak setelah dikeluarkannya Peraturan Gubernur Aceh ini. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai pelaksanaan pembebasan denda dan keringanan pokok PKB di UPTD PPA wilayah VIII BPKA (Samsat Langsa), mengetahui dampak dari kebijakan pembebasan denda dan keringanan pokok pajak kendaraan bermotor, dan mengetahui mengapa kesadaran masyarakat terhadap pembayaran PKB masih rendah setelah adanya kebijakan pembebasan denda dan keringanan pokok PKB di UPTD PPA wilayah VIII BPKA (Samsat Langsa). Metode pada penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis empiris, memperoleh data melalui penelitian kepustakaan dengan cara membaca, mencatat dan mengutip sumber studi pustaka dan penelitian lapangan melalui pengamatan dan wawancara kepada responden dan informan. Hasil penelitian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pembebasan denda dan keringanan pokok pajak kendaraan bermotor ini belum dapat menjangkau seluruh masyarakat Kota Langsa. Dampak dari kebijakan ini adalah meningkatnya antusias masyarakat dalam membayar pajak dan meringankan beban masyarakat. Faktor pemicu rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pembayaran pajak setelah adanya kebijakan ini ialah masyarakat tidak mengetahui terkait adanya pelaksanaan pembebasan denda dan keringanan pokok PKB, ketidak tahuan masyarakat secara langsung terkait apa dan bagaimana pelaksanaan pembebasan denda dan keringanan pokok PKB, faktor ekonomi, dan adanya pungutan yang berlebih ketika membayar pajak. Disarankan kepada UPTD PPA Wilayah VIII BPKA (Samsat Langsa) untuk bekerja sama dengan Kepolisian Sektor Kota Langsa untuk dapat memperluas jangkauan sosialisasi dan melakukan sosialisasi secara rutin, dan disarankan untuk meningkatkan kualitas pelayanan agar dapat meningkatan kepuasan kepada wajib pajak. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 164079 2025-07-21 12:26:12 2025-07-21 15:22:36 machine generated