Electronic Theses and Dissertation

Pasal 363 ayat (1) butir 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang tindak pidana pencurian yang disertai dengan pemberatan, yaitu “pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”. Ketentuan ini menegaskan bahwa pencurian yang dilakukan dengan cara tersebut dipandang lebih berat karena menunjukkan niat jahat yang lebih tinggi serta risiko yang lebih besar terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan anggota TNI ADmelakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih, apa kendala yang dihadapi dalam mencegah tindak pidana pencurian oleh TNI AD dan bagaimana upaya pencegahan yang dilakukan oleh TNI AD untuk menghindari terjadinya tindak pidana pencurian, mengapa hakim menjatuhkan hukuman relatif ringan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan penerapan hukum di lingkungan militer.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum empiris. Data pada penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan melalui studi dokumen dan penelitian lapangan dengan cara melakukan observasi dan wawancara dengan responden dan informan.

Hasil penelitian menunjukkan penyebab terjadinya tindak pidana pencurian oleh TNI AD bahwa pelanggaran ini terjadi sebagai akibat dari kombinasi kompleks antara faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan. Faktor internal terkait keimanan dan eksternal terkait ekonomi keluarga prajurit yang mengakibatkan tindak pidana pencurian dan berakhir pemecatan dinas militer. Kendala yang dihadapi dalam meminimalisir tindak pidana pencurian. Upaya yang dilakukan TNI dengan memberikan sanksi yang cukup tegas baik dari hukuman badan maupun administratif. Pemecatan bukan hanya bentuk hukuman fisik atau administratif, tetapi juga memiliki efek psikologis dan moral yang dalam, karena pemecatan berarti mengakhiri seluruh karier, pengabdian, dan hak-hak yang selama ini diterima prajurit.

Disarankan Pengadilan Militer 1-0I Banda Aceh untuk menekan potensi tindak pidana di lingkungan militer, reformasi sistem kesejahteraan prajurit untuk mengatasi tekanan ekonomi.

Article 363 paragraph (1) point 4 of the Criminal Code (KUHP) regulates criminal acts of theft accompanied by aggravating circumstances, namely “theft committed by two or more persons.” This provision emphasizes that theft committed in such a manner is considered more serious because it demonstrates a higher degree of malicious intent and poses a greater risk to public safety and order. The purpose of this thesis is to explain the factors that lead members of the Indonesian Army (TNI AD) to commit theft involving two or more persons, what challenges are faced in preventing theft crimes by the TNI AD, and how the TNI AD implements preventive measures to avoid such crimes, why judges impose relatively lenient sentences, and the judges' considerations in imposing additional penalties such as dismissal in the military legal system. The research method used in this study is the empirical legal method. Data for this study was obtained from literature reviews through document analysis and field research, including observations and interviews with respondents and informants. The research findings indicate that the causes of theft crimes committed by TNI AD members result from a complex interplay of internal and external factors. Internal factors are related to faith, while external factors are related to the economic conditions of the soldiers' families, which lead to theft and ultimately dismissal from military service. Challenges faced in minimizing theft. Efforts made by the TNI include imposing sufficiently stringent sanctions, both physical and administrative. Dismissal is not merely a form of physical or administrative punishment but also has profound psychological and moral effects, as dismissal signifies the end of an officer's entire career, service, and the rights they have previously enjoyed. It is recommended that the Military Court 1-0I Banda Aceh address the potential for criminal acts within the military by reforming the welfare system for officers to alleviate economic pressures.