Electronic Theses and Dissertation

Ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) merupakan komponen penting dalam perencanaan kota berkelanjutan. Kecamatan Kota Sigli, sebagai ibu kota Kabupaten Pidie, menghadapi tantangan dalam memenuhi target penyediaan RTH minimal 30% sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan RTH. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketersediaan RTH dan mengidentifikasi potensi pemanfaatan halaman sarana peribadatan sebagai bagian dari strategi peningkatan RTH. Pendekatan yang digunakan bersifat kuantitatif dan kualitatif, dengan analisis spasial berbasis SIG (Sistem Informasi Geografis) serta data primer dari observasi lapangan dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan RTH di Kecamatan Kota Sigli baru mencapai 1,9% dari total luas wilayah, jauh di bawah standar minimum. Melalui identifikasi 4 masjid dan 24 mushola, ditemukan bahwa halaman sarana peribadatan memiliki potensi signifikan untuk dijadikan RTH publik tambahan, dengan total luasan mencapai 4,19 ha. Secara spasial, halaman masjid mampu memperluas cakupan layanan RTH sesuai klasifikasi taman skala RT hingga kecamatan, serta secara luasan berkontribusi sekitar 0,64% terhadap kebutuhan RTH publik. Tiga sarana peribadatan dipilih secara purposif untuk menggambarkan variasi persepsi dan potensi pemanfaatan halaman sebagai ruang terbuka hijau berbasis konteks lokal. Persepsi masyarakat dan pengelola sarana peribadatan menunjukkan dukungan positif terhadap pemanfaatan ruang tersebut sebagai RTH publik. Hasil perbandingan antar lokasi menunjukkan adanya variasi signifikan pada tingkat pemanfaatan, potensi dan kebutuhan fasilitas. Menasah Gampong Pasi Peukan Baro menunjukkan partisipasi tertinggi dan aspirasi terhadap vegetasi produktif, Masjid Agung Al-Falah menekankan kenyamanan dasar seperti tempat duduk, sedangkan Masjid Jami Istiqamah memprioritaskan elemen ekologis seperti pepohonan dan taman. Strategi implementasi yang direkomendasikan mencakup kolaborasi antara pemerintah daerah, pengurus sarana peribadatan, dan partisipasi aktif masyarakat.

The availability of green open space (GOS) is a crucial component in sustainable urban planning. Kota Sigli District, the capital of Pidie Regency, faces challenges in meeting the minimum GOS target of 30%, as mandated by Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) No. 14 of 2022. This study aims to analyze the availability of GOS and identify the potential of religious facility yards as part of a strategy to increase GOS coverage. A mixed-methods approach was used, combining spatial analysis using Geographic Information Systems (GIS) with field observations and questionnaires. Results show that GOS in Kota Sigli currently covers only 1.9% of the total area, far below the required minimum. Through the identification of 4 mosques and 24 prayer rooms, religious facility yards were found to have significant potential as additional public GOS, with a total area of 4.19 ha. Spatially, mosque yards can expand GOS service coverage through buffer distances corresponding to park classifications ranging from neighborhood to district level. In terms of area, these yards contribute approximately 0.64% to the public GOS requirement. Optimizing these spaces is considered strategic, as they can serve dense residential areas without requiring new land. Three worship facilities were purposively selected to reflect variations in perceptions and the context-based potential for utilizing their yards as green open spaces. Community members and facility managers expressed strong support for utilizing these spaces as public green areas. Comparison between locations show significant variations of utilization, potential, and needs for facilities. Menasah Gampong Pasi Peukan Baro showed the highest participation and aspirations for productive vegetation. Masjid Agung Al-Falah emphasized comfort elements such as seating, while Masjid Jami Istiqamah prioritized ecological features like trees and gardens. The recommended implementation strategy includes collaboration between local government, religious facility administrators, and active community participation.