Electronic Theses and Dissertation

Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan isu yang kompleks di banyak
daerah, termasuk di Kabupaten Aceh Barat. Di pasar Bina Usaha Meulaboh,
keberadaan PKL sering menimbulkan persoalan seperti kemacetan,
ketidakteraturan tata ruang, serta konflik antara pedagang dan pihak pemerintah.
Dalam upaya menciptakan ketertiban tanpa mengabaikan aspek sosial ekonomi
masyarakat kecil, dibutuhkan pendekatan kebijakan yang responsif, kreatif, dan
melibatkan berbagai pihak. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah
dynamic governance, yang mengedepankan kemampuan pemerintah dalam berpikir
ke depan (think ahead), berpikir kembali (think again), kerja sama lintas sektor
(think across). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana prinsip-prinsip
dynamic governance diterapkan dalam proses penataan PKL di Pasar Bina Usaha
Meulaboh. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan
teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan
dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dynamic Governance dalam
penataan pedagang kaki lima pasar bina usaha meulaboh belum optimal,dapat
dilihat dari penerapan prinsip think ahead masih lemah karena perencanaan
kebijakan masih berorientasi pada angka pendek dan belum menyentuh aspek
perbaikan menyeluruh. Sementara itu, prinsip think again mulai diterapkan melalui
kegiatan evaluasi dan penyesuaian kebijakan yang masih terbatas pada tingkat
pelaksanaan. Adapun prinsip think across belum optimal, karena partisipasi antar
instansi masih belum berjalan dengan baik. Faktor-faktor penghambat pada
dynamic governance dalam penataan pedagang kaki lima pasar bina usaha
meulaboh ada pada faktor internal dan faktor eskternal. Faktor internal adalah
hambatan yang terjadi atau dialami oleh pemerintah pada saat penggusuran dan
penataan pedagang kaki lima pasar bina usaha, sedangkan faktor eksternal adalah
hambatan yang terjadi atau dialami oleh pedagang kaki lima, pedagang pasar dan
masyarakat dalam proses penataan pedagang kaki lima pasar bina usaha meulaboh.
Pemerintah Aceh Barat sebaiknya memperkuat peningkatan koordinasi lintas
sektor, pendekatan yang adil dan partisipatif, serta evaluasi berkelanjutan berbasis
prinsip dynamic governance. Penambahan anggaran juga perlu dipertimbangkan
guna mendukung infrastruktur, pemberdayaan pedagang, serta pengawasan yang
berkelanjutan agar penataan berjalan efektif dan berkelanjutan.
Kata kunci: Dynamic Governance, Penataan, Pedagang Kaki Lima, Meulaboh

ABSTRACT Managing street vendors (PKL) presents a complex challenge in many regions, including Aceh Barat Regency. At Bina Usaha Market in Meulaboh, the presence of street vendors often leads to issues such as traffic congestion, disorderly use of space, and conflicts between vendors and government authorities. To achieve order without neglecting the socioeconomic needs of small communities, a responsive, creative, and multi-stakeholder policy approach is necessary. One effective framework for this is dynamic governance, which emphasizes the government’s capacity to anticipate future challenges (think ahead), reassess policies (think again), and foster cross-sector collaboration (think across). This study aims to evaluate the extent to which dynamic governance principles have been implemented in the management of street vendors at Bina Usaha Market. Using a qualitative descriptive approach, data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation. The findings reveal that the application of dynamic governance is still suboptimal. The think ahead principle is weak due to short-term policy planning that lacks comprehensive improvement measures. The think again principle is beginning to take shape through limited policy evaluations and adjustments during implementation. However, the think across principle remains insufficient because inter-agency coordination is still lacking. Obstacles to effective governance arise from both internal factors, such as government limitations during vendor relocation, and external factors, including resistance from vendors and the community. To improve management, Aceh Barat’s government should enhance cross-sector coordination, adopt fair and participatory approaches, and continuously evaluate policies based on dynamic governance principles. Additionally, increased budget allocation is recommended to support infrastructure development, vendor empowerment, and sustained oversight to ensure effective and sustainable vendor management. Keywords: Dynamic Governance, Management, Street Vendors, Meulaboh