RATNA DEWI Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala 2025

Skripsi

Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan isu yang kompleks di banyak daerah, termasuk di Kabupaten Aceh Barat. Di pasar Bina Usaha Meulaboh, keberadaan PKL sering menimbulkan persoalan seperti kemacetan, ketidakteraturan tata ruang, serta konflik antara pedagang dan pihak pemerintah. Dalam upaya menciptakan ketertiban tanpa mengabaikan aspek sosial ekonomi masyarakat kecil, dibutuhkan pendekatan kebijakan yang responsif, kreatif, dan melibatkan berbagai pihak. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah dynamic governance, yang mengedepankan kemampuan pemerintah dalam berpikir ke depan (think ahead), berpikir kembali (think again), kerja sama lintas sektor (think across). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana prinsip-prinsip dynamic governance diterapkan dalam proses penataan PKL di Pasar Bina Usaha Meulaboh. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dynamic Governance dalam penataan pedagang kaki lima pasar bina usaha meulaboh belum optimal,dapat dilihat dari penerapan prinsip think ahead masih lemah karena perencanaan kebijakan masih berorientasi pada angka pendek dan belum menyentuh aspek perbaikan menyeluruh. Sementara itu, prinsip think again mulai diterapkan melalui kegiatan evaluasi dan penyesuaian kebijakan yang masih terbatas pada tingkat pelaksanaan. Adapun prinsip think across belum optimal, karena partisipasi antar instansi masih belum berjalan dengan baik. Faktor-faktor penghambat pada dynamic governance dalam penataan pedagang kaki lima pasar bina usaha meulaboh ada pada faktor internal dan faktor eskternal. Faktor internal adalah hambatan yang terjadi atau dialami oleh pemerintah pada saat penggusuran dan penataan pedagang kaki lima pasar bina usaha, sedangkan faktor eksternal adalah hambatan yang terjadi atau dialami oleh pedagang kaki lima, pedagang pasar dan masyarakat dalam proses penataan pedagang kaki lima pasar bina usaha meulaboh. Pemerintah Aceh Barat sebaiknya memperkuat peningkatan koordinasi lintas sektor, pendekatan yang adil dan partisipatif, serta evaluasi berkelanjutan berbasis prinsip dynamic governance. Penambahan anggaran juga perlu dipertimbangkan guna mendukung infrastruktur, pemberdayaan pedagang, serta pengawasan yang berkelanjutan agar penataan berjalan efektif dan berkelanjutan. Kata kunci: Dynamic Governance, Penataan, Pedagang Kaki Lima, Meulaboh 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 163405 2025-07-18 14:53:54 2025-07-18 15:14:16 machine generated