RISMA YULIA PUTRI Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Progam Studi Ilmu Hukum 2025 id Indonesia

Skripsi

Media sosial telah menjadi ruang interaksi publik yang rentan disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana pencemaran nama baik. Tindakan ini diatur dalam Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta dalam Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun di Kepolisian Daerah Aceh masih ditemukan kasus-kasus pencemaran nama baik di media sosial TikTok. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya pencemaran nama baik melalui aplikasi TikTok, menjelaskan kendala dalam proses penegakan hukumnya, serta menjelaskan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah tindak pidana tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris, dengan pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara dengan responden dan informan. Data yang tersedia kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab utama pencemaran nama baik melalui TikTok bersifat multidimensional, diantaranya adalah faktor emosional dan motif pribadi, rendahnya literasi digital, algoritma dan fenomena konten viral, serta pemahaman keliru tentang kebebasan berpendapat yang mendorong pelaku melakukan perbuatan tersebut. Hambatan dalam penegakan hukum bersifat struktural dan teknis yang berdampak pada efektivitas proses hukum. Beberapa hambatan utama adalah penggunaan akun palsu oleh pelaku, lambatnya respons dan keterbatasan kerja sama dari pihak TikTok yang beroperasi di luar negeri, terbatasnya keahlian forensik digital dan alat pendukung pembuktian digital, serta rendahnya partisipasi korban, baik karena tekanan sosial maupun ketidaktahuan prosedur hukum. Upaya yang dilakukan dengan pendekatan preventif melalui peningkatan literasi digital masyarakat, penguatan kapasitas aparat penegak hukum di bidang forensik digital, kerja sama lintas sektor, termasuk dengan pihak TikTok sebagai platform penyedia layanan. Disarankan kepada pemerintah dan lembaga pendidikan perlu memperkuat literasi digital masyarakat melalui kurikulum pendidikan dan kampanye publik yang berkelanjutan untuk membagun etika komunikasi digital. Aparat penegak hukum perlu ditingkatkan kemampuan teknis dan kerja sama internasional. Platform TikTok harus memperkuat sistem moderasi konten dan menyediakan fitur pelaporan yang mudah dan transparan. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga melaporkan konten bermasalah juga menjadi bagian penting dalam menciptakan ruang digital yang aman dan sehat. MASS MEDIA DEFAMATION - LAW 345.025 6 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 163301 2025-07-18 11:57:08 2025-11-18 11:44:17 machine generated