Dirmawan Suryadi Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2025

Theses

Pasal 1 angka 14 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 serta Pasal 5 dan 6 Pergub Nomor 139 Tahun 2016 menyatakan bahwa salah satu fungsi Satpol PP dan WH memiliki fungsi pembinaan. Regulasi pembinaaan tersebut tidak secara jelas menyebutkan apakah pembinaan ditujukan kepada terduga pelanggar jarimah atau terpidana pelanggar jarimah. Akan tetapi Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe telah melaksanakan pembinaan terhadap terduga pelanggar jarimah tanpa proses peradilan. Oleh karena itu terdapat permasalahan penafsiran kewenangan pembinaan yang dilakukan oleh Satpol pp dan wh Kota lhokseumawe. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan hukum pembinaan terhadap terduga pelanggar jarimah oleh Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe, pelaksanaan pembinaan terhadap terduga pelanggar jarimah yang dilakukan Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe, dan kemungkinan akibat hukum dari pembinaan terhadap terduga pelanggar jarimah tanpa melalui proses peradilan yang dilakukan Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Sumber data diperoleh melalui wawancara dengan responden dan informan. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dengan responden dan informan. Responden dalam penelitian ini yaitu Kasatpol PP dan WH Kota Lhokseumawe, kasi penyidik dan penyidikan Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe, akademisi, Tengku/guru balai rehabilitasi moral dan akhlak, keluarga terduga pelanggar jarimah yang dibina, dan terduga pelanggar jarimah yang sedang menjalani pembinaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan terhadap terduga pelanggar jarimah oleh Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe belum memiliki dasar hukum yang jelas, hanya berdasarkan pada surat pernyataan saat penyidikan. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, dan Pergub Nomor 139 tidak mengatur regulasi pembinaan tersebut. Pelaksanaan Pembinaan tidak ditempatkan LAPAS, tetapi dilaksanakan di Balai Rehabilitasi Moral dan Akhlak atau dayah selama 3 bulan dengan pendekatan keagamaan. Akibat hukum dari pembinaan terhadap terduga pelanggar jarimah tanpa memalui proses peradilan tersebut adalah melanggar asas legalitas, tidak sah secara hukum, berpotensi 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 163259 2025-07-18 11:09:42 2025-07-18 11:10:49 machine generated