Electronic Theses and Dissertation

Pasal 412 ayat (1) KUHP baru menyatakan: “Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak yaitu Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”. Ketentuan ini menandai kriminalisasi kohabitasi atau hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah, yang sebelumnya tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama. Kekosongan hukum tersebut membuat aparat tidak memiliki dasar hukum yang jelas untuk menindak pelaku, meskipun secara sosial kohabitasi sering menuai kecaman karena dinilai bertentangan dengan nilai kesusilaan, norma agama, dan budaya. Namun, ketentuan Pasal 412 sebagai delik aduan absolut dan keterbatasan pihak pelapor menimbulkan persoalan dalam konsistensi dan penerapan aturan tersebut.
Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan perbedaan pengaturan kohabitasi antara KUHP lama dan KUHP baru, akibat hukum dari kriminalisasi kohabitasi, dan faktor penyebab dimasukkannya pasal kohabitasi dalam KUHP baru.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisa undang-undang serta regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP lama hanya mengatur perzinaan sebagai delik aduan terbatas, sedangkan KUHP baru melalui Pasal 412 mengatur kohabitasi sebagai tindak pidana delik aduan absolut. Akibat hukumnya, pelaku kohabitasi dapat dikenakan pidana penjara atau denda atas dasar pengaduan pihak tertentu. Penambahan pasal ini dilatar belakangi oleh kekhawatiran terhadap merosotnya moral masyarakat, tuntutan perlindungan terhadap institusi perkawinan, dan respon terhadap praktik hidup bersama yang makin meluas tanpa kejelasan status hukum.
Disarankan, agar masyarakat meningkatkan kesadaran terhadap norma sosial melalui pendidikan nilai moral. Pemerintah juga perlu mengevaluasi kriminalisasi kohabitasi secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak. Kebijakan yang diambil harus tetap menghormati hak asasi manusia dan keberagaman nilai dalam masyarakat.

Article 412 paragraph (1) of the new Indonesian Criminal Code (KUHP) states that anyone who lives together as husband and wife outside of a legal marriage may be punished with imprisonment of up to six months or a fine of up to IDR 10,000,000. This provision marks the criminalization of cohabitation, which was not explicitly regulated in the previous Criminal Code (Law No. 1 of 1946). The absence of regulation previously left law enforcement without a clear legal basis to act, despite social condemnation of cohabitation as contrary to moral, religious, and cultural values. This study aims to explain the differences in the regulation of cohabitation between the old and new Criminal Codes, the legal consequences of its criminalization, and the reasons behind its inclusion in the new KUHP. Using a normative juridical method with a statutory approach, the research finds that while the old KUHP only addressed adultery as a limited complaint offense, the new KUHP criminalizes cohabitation as an absolute complaint offense. This change legally enables certain parties to file a complaint leading to punishment for cohabitation. The inclusion of this article is influenced by concerns over moral decline, the desire to protect the institution of marriage, and the increasing prevalence of cohabitation without legal status. It is recommended that public awareness of moral values be strengthened through education, and that the government reevaluate the criminalization of cohabitation in a way that respects human rights and cultural diversity.