Electronic Theses and Dissertation

Permukiman kumuh merupakan persoalan kompleks dalam pembangunan perkotaan, termasuk di Gampong Deah Raya, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Berdasarkan SK Wali Kota Banda Aceh Nomor 474 Tahun 2024, kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan kumuh seluas 15,87 hektar dengan permasalahan utama berupa rumah tidak layak huni, kerusakan infrastruktur dasar, serta rendahnya akses air bersih dan sanitasi. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah melaksanakan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) melalui pendekatan partisipatif dan pendanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Integrasi. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas program KOTAKU menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product), serta mengidentifikasi faktor pendukung, penghambat, dan strategi penanganan kawasan kumuh. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif melalui kuesioner dan observasi terhadap tujuh indikator kekumuhan, serta pendekatan kualitatif melalui wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program berada pada kategori efektif. Aspek Context memperoleh skor 3,75, menunjukkan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Aspek Input mencatat skor tertinggi 3,95 karena dukungan fasilitator dan peran aktif BKM. Aspek Process memperoleh skor 3,75 dengan partisipasi masyarakat cukup baik, namun masih kurang dalam transparansi dan koordinasi. Aspek Product memperoleh skor 3,63, menunjukkan peningkatan infrastruktur dasar. Observasi lapangan mendukung hasil tersebut dengan rata-rata skor 3,75. Strategi penanganan dilakukan melalui tujuh intervensi fisik. Faktor pendukung utama adalah keterlibatan masyarakat dan fasilitator, sedangkan faktor penghambat mencakup lemahnya kesadaran pemeliharaan serta belum kuatnya kelembagaan pasca-program. Hasil evaluasi ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai capaian dan tantangan Program KOTAKU, serta menjadi acuan untuk peningkatan efektivitas program di masa mendatang.

Slum settlements remain a complex issue in urban development across Indonesia, including in Gampong Deah Raya, Syiah Kuala District, Banda Aceh City. Based on Banda Aceh Mayor Decree No. 474 of 2024, this area has been designated as a slum covering 15.87 hectares, with key issues including uninhabitable housing, damaged basic infrastructure, and limited access to clean water and sanitation. To address these challenges, the government implemented the KOTAKU (City Without Slums) Program using a community-based approach supported by the Special Allocation Fund (DAK) Integration scheme. This study aims to evaluate the effectiveness of the KOTAKU program using the CIPP evaluation model (Context, Input, Process, Product), and to identify supporting and inhibiting factors, as well as intervention strategies. A mixed-method approach was used, combining quantitative surveys and observations of seven slum indicators, with qualitative interviews involving key stakeholders. The results indicate that the program is generally effective. The Context aspect scored 3.75, reflecting alignment with community needs. The Input aspect received the highest score of 3.95 due to strong support from facilitators and community groups (BKM). The Process aspect scored 3.75, highlighting good community participation but lacking in transparency and coordination. The Product aspect scored 3.63, indicating improvements in basic infrastructure. Field observations yielded a consistent average score of 3.75. The physical interventions included seven components such as housing rehabilitation, road and drainage improvements, water supply, communal wastewater systems, solid waste management (TPS3R), and fire protection. Supporting factors included community involvement and facilitators, while inhibiting factors were low maintenance awareness and weak post-program institutions. This evaluation provides a comprehensive overview of the program’s performance and offers insights for improving future KOTAKU implementation.