IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TATA RUANG TERKAIT INFRASTRUKTUR HIJAU DALAM MENGURANGI RISIKO BANJIR AKIBAT PERUBAHAN IKLIM (STUDI KASUS: KOTA MEDAN, PROVINSI SUMATERA UTARA) | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TATA RUANG TERKAIT INFRASTRUKTUR HIJAU DALAM MENGURANGI RISIKO BANJIR AKIBAT PERUBAHAN IKLIM (STUDI KASUS: KOTA MEDAN, PROVINSI SUMATERA UTARA)


Pengarang

Afni Indriani Simatupang - Personal Name;

Dosen Pembimbing

Evalina Z. - 198110262005012003 - Dosen Pembimbing I
198908082019 - - - Dosen Pembimbing I



Nomor Pokok Mahasiswa

2104110010037

Fakultas & Prodi

Fakultas Teknik / Perencanaan Wilayah dan Kota (S1) / PDDIKTI : 35201

Subject
-
Kata Kunci
-
Penerbit

Banda Aceh : Fakultas Teknik., 2025

Bahasa

No Classification

-

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Perubahan iklim telah memicu peningkatan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir di berbagai kota besar, termasuk Kota Medan. Salah satu strategi adaptasi yang penting adalah penguatan infrastruktur hijau melalui perencanaan tata ruang yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kesesuaian implementasi kebijakan tata ruang terhadap penyediaan infrastruktur hijau dalam mengurangi risiko banjir akibat perubahan iklim di Kota Medan. Evaluasi difokuskan pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Medan Tahun 2010–2030, dengan pendekatan mix methods yang menggabungkan analisis kuantitatif dan kualitatif. Penilaian dilakukan melalui observasi langsung terhadap hutan kota, taman kota, taman lingkungan, green roofs, green walls, kanal, kolam retensi, pemakaman, jalur hijau, dan sempadan sungai yang dinilai berdasarkan skoring biner (1 = sesuai, 0 = tidak sesuai) terhadap kriteria teknis regulatif dari Permen PU dan SNI. Hasil skoring menunjukkan tingkat kesesuaian rata-rata sebesar 79,3%, yang tergolong kategori baik, dengan ketimpangan implementasi antar komponen—di mana sempadan sungai dan taman lingkungan menunjukkan skor rendah (0% dan 36%). Temuan ini diperkuat oleh wawancara dengan 4 narasumber dari instansi terkait (DLH, PUPR, Bappeda, BPBD), yang mengungkap adanya keterbatasan anggaran, ketimpangan spasial, lemahnya regulasi. Penelitian ini merekomendasikan penyediaan infrastruktur hijau dikawasan rawan banjir (Utara dan Selatan Kota Medan), pemulihan kawasan sempadan sungai, peningkatan ketersediaan dan distribusi taman, pengoptimalan green roofs dan green walls, penyediaan sempadan rel kereta api, serta penguatan regulasi dan tata Kelola infrastruktur hijau. Hasil evaluasi ini diharapkan menjadi masukan strategis bagi Pemerintah Kota Medan dalam pengembangan kebijakan tata ruang yang lebih tangguh dan responsif terhadap perubahan iklim.
Kata Kunci: perubahan iklim, infrastruktur hijau, kebijakan tata ruang, banjir, kota Medan.

Climate change has triggered an increased risk of hydrometeorological disasters such as flooding in many major cities, including Medan City. One key adaptation strategy is the strengthening of green infrastructure through sustainable spatial planning. This study aims to evaluate the alignment between spatial planning policy implementation and the provision of green infrastructure in reducing flood risk due to climate change in Medan City. The evaluation focuses on the Spatial Plan Document (RTRW) of Medan City for the period 2010–2030, using a mixed-methods approach that combines quantitative and qualitative analysis. The assessment was conducted through direct observation of green infrastructure components—urban forests, city parks, neighborhood parks, green roofs, green walls, canals, retention ponds, cemeteries, green lanes, and riverbanks—scored using a binary system (1 = compliant, 0 = non-compliant) against technical standards from relevant ministerial regulations and national standards (Permen PU and SNI). The scoring results show an average compliance level of 79.3%, which is considered good, although implementation disparities exist between components—riverbanks and neighborhood parks recorded the lowest scores (0% and 36%, respectively). These findings are supported by interviews with four key informants from related agencies (Environmental Agency, Public Works, Regional Development Planning Agency, and Disaster Management Agency), who revealed issues such as budget constraints, spatial disparities, and weak regulatory enforcement. The study recommends providing green infrastructure in flood-prone areas (northern and southern Medan), restoring riverbank zones, increasing the availability and distribution of parks, optimizing green roofs and green walls, utilizing railway buffer zones, and strengthening regulations and governance of green infrastructure. The results of this evaluation are expected to serve as strategic input for the Medan City Government in developing more climate-resilient and responsive spatial planning policies. Keywords: climate change, green infrastructure, spatial planning policy, flooding, Medan City.

Citation



    SERVICES DESK