zuhrah Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala 2025

Skripsi

Pemilihan umum dapat menjadi lambang dan salah satu standar adanya demokrasi dikarenakan hasil Pemilu menjadi gambaran partisipasi dan aspirasi masyarakat. Dalam pelaksanaan Pemilu, tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran maupun tindak pidana Pemilu. Pemilu Serentak 2024 diselenggarakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, anggota DPR-RI, DPRA, DPRK dan DPD-RI, terdapat pelanggaran Pemilu, salah satunya penggelembungan suara di Kabupaten Pidie. Terdapat delapan (8) calon anggota DPD-RI Aceh melaporkan dugaan penggelembungan suara untuk memenangkan salah satu calon senator pada daerah pilihan Kabupaten Pidie. Dengan kecurangan tersebut, penting untuk diteliti lebih lanjut tentang pelanggaran yang dilakukan. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dinamika kecurangan penggelembungan suara oleh calon DPD-RI Aceh di Kabupaten Pidie pada Pemilu Tahun 2024. Adapun teori yang digunakan ialah Teori Manipulasi Pemilu Lehoucq dengan kajian fokus analisis, cara dan memantau terkait pelanggaran dalam Pemilu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskripsi bertujuan untuk menganalisis guna menjawab rumusan penelitian. Adapun hasil pada penelitian ini terdapat beberapa faktor adanya kecurangan penggelembungan suara, meliputi lemahnya pengawasan pemilu, rendahnya integritas petugas pemilu di lapangan, serta adanya tekanan politik atau finansial dari aktor tertentu. Dengan hal tersebut, saat melaporkan adanya kecurangan penggelembungan suara, para pelapor menyerahkan bukti yang kuat sehingga dapat ditindak lanjut oleh pihak Pengawas Pemilu. Selain itu, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan juga menjadi celah bagi praktik kecurangan. Dengan demikian, dilakukan penanganan cepat oleh pihak-pihak penyelenggara karena dapat memberikan efek terhadap reputasi penyelenggara di mata masyarakat yang semakin acuh terhadap partisipasi pemilu. Kesimpulan pada penelitian ini, pihak Bawaslu Aceh menetapkan KIP Aceh dan KIP Pidie terlibat dalam tindakan pelanggaran administratif pemilu terhadap tata cara prosedur dan mekanisme pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Provinsi Aceh; Serta memerintahkan Kepada Terlapor KIP Aceh dan Terlapor KIP Pidie untuk dan melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara. Kata Kunci : Pemilu, Penggelembungan Suara dan Penyelenggara. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 162423 2025-07-16 16:18:43 2025-07-16 21:47:10 machine generated