Dhaifullah Agil Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Teknik 2025

Skripsi

Hutan mangrove merupakan bagian penting dari ekosistem pesisir dengan fungsi ekologis, ekonomis, serta peran dalam mitigasi bencana. Di pesisir Kota Banda Aceh, hutan mangrove mengalami pengurangan signifikan akibat kerusakan tsunami pada Desember 2004, serta alih fungsi lahan pasca tsunami. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan tutupan hutan mangrove pada tahun 2004 (sebelum tsunami), 2015, dan 2024, serta mengkaji implikasinya terhadap pola ruang dalam RTRW Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029. Wilayah penelitian mencakup lima kecamatan di pesisir, yaitu Jaya Baru, Meuraxa, Kuta Alam, Kuta Raja, dan Syiah Kuala. Data yang digunakan berasal dari citra satelit Landsat 5, Landsat 8, dan Sentinel-2A, dengan metode klasifikasi citra menggunakan Maximum Likelihood Classification, deteksi perubahan menggunakan Post Classification Comparison, serta analisis overlay dan deskriptif untuk membandingkan hasil klasifikasi citra dengan peruntukan mangrove dalam RTRW. Hasil penelitian menunjukkan bahwa luas hutan mangrove pada tahun 2004 adalah sebesar 251,81 ha, kemudian berkurang menjadi 208,30 ha pada tahun 2015, dan kembali berkurang menjadi 153,34 ha pada tahun 2024. Selama periode tahun 2004-2024, pengurangan hutan mangrove paling signifikan terjadi akibat perubahan menjadi badan air seluas 139,57 ha (3,47%), yang disebabkan oleh dampak tsunami dan diperparah oleh kegagalan rehabilitasi akibat ketidaksesuaian jenis mangrove dengan karakteristik lahan serta tekanan ekologis dan antropogenik lainnya. Sementara itu, pengurangan hutan mangrove menjadi lahan terbangun seluas 44,07 ha (1,10%), mencerminkan peningkatan kebutuhan lahan di pesisir, terutama di Kecamatan Meuraxa, Kuta Alam, dan Syiah Kuala. Dari total rencana peruntukan hutan mangrove seluas 318,14 ha dalam dokumen RTRW, hanya 67,29 ha (21,15%) yang terealisasi hingga tahun 2024. Hambatan utama dalam implementasi rencana ini disebabkan oleh status kepemilikan lahan masyarakat dan keterbatasan anggaran pemerintah untuk pembebasan lahan, yang masih diprioritaskan pada sektor lainnya. Ketidaktercapaian luasan tersebut berpotensi melemahkan fungsi jasa ekosistem pesisir secara berkelanjutan, termasuk perlindungan terhadap bencana, pengendalian banjir, penyerapan karbon, peningkatan kualitas udara, serta pengembangan ekowisata. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 162413 2025-07-16 16:08:12 2025-07-16 21:39:47 machine generated