<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<modsCollection xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" xmlns:slims="http://slims.web.id" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-3.xsd">
<mods version="3.3" id="162199">
 <titleInfo>
  <title>ANALISIS POLITIK TERHADAP KEKOSONGAN JABATAN WAKIL BUPATI ACEH SELATAN PERIODE 2020-2023</title>
 </titleInfo>
 <name type="Personal Name" authority="">
  <namePart>SUPARMAN SYAH</namePart>
  <role>
   <roleTerm type="text">Primary Author</roleTerm>
  </role>
 </name>
 <typeOfResource manuscript="no" collection="yes">mixed material</typeOfResource>
 <genre authority="marcgt">bibliography</genre>
 <originInfo>
  <place>
   <placeTerm type="text">Banda Aceh</placeTerm>
   <publisher>Fakultas llmu Sosial dan Politik (S1)</publisher>
   <dateIssued>2025</dateIssued>
  </place>
 </originInfo>
 <language>
  <languageTerm type="code"></languageTerm>
  <languageTerm type="text"></languageTerm>
 </language>
 <physicalDescription>
  <form authority="gmd">Skripsi</form>
  <extent></extent>
 </physicalDescription>
 <note>ABSTRAK&#13;
&#13;
Kekosongan jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan periode 2020-2023 menjadi fenomena politik yang menimbulkan pertanyaan publik, terutama karena berlangsung dalam waktu yang cukup lama tanpa kepastian penyelesaian. Meskipun secara normatif mekanisme pengisian jabatan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, kekosongan tersebut tidak terselesaikan hingga akhir masa jabatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika politik yang terjadi dalam pengisian jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan, mengidentifikasi hambatan utama, aktor-aktor yang memainkan peran penting, serta menganalisis dampaknya terhadap efektivitas pemerintahan daerah. Kerangka teori yang digunakan adalah teori power &amp; politics dari F.G. Bailey. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bupati cenderung mempertahankan dominasi kekuasaan dengan tidak menindaklanjuti usulan calon dari partai, sementara koalisi politik yang terbentuk pada saat Pilkada bersifat rapuh dan hanya bertujuan elektoral. Selain itu, minimnya komunikasi antara Bupati dan partai pengusung serta belum adanya regulasi yang jelas terkait batas waktu pengisian jabatan turut memperkuat kebuntuan politik. Kekosongan jabatan ini berdampak pada penurunan efektivitas pemerintahan, menurunnya kualitas pelayanan publik, serta ketidakstabilan politik lokal. Temuan ini dianalisis menggunakan teori Power &amp; Politics dari F.G. Bailey, yang menekankan bahwa kekuasaan dalam politik dijalankan melalui strategi aktor yang sering kali menyimpang dari norma ideal demi mempertahankan dominasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi, peningkatan etika politik, serta konsolidasi koalisi yang lebih solid dalam pemerintahan daerah.&#13;
&#13;
Kata Kunci: Kekosongan jabatan, Dinamika Kekuasaan, Strategi Aktor&#13;
</note>
 <note type="statement of responsibility"></note>
 <classification>0</classification>
 <identifier type="isbn"></identifier>
 <location>
  <physicalLocation>ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala</physicalLocation>
  <shelfLocator></shelfLocator>
 </location>
 <slims:digitals/>
</mods>
<recordInfo>
 <recordIdentifier>162199</recordIdentifier>
 <recordCreationDate encoding="w3cdtf">2025-07-16 12:08:09</recordCreationDate>
 <recordChangeDate encoding="w3cdtf">2025-07-16 12:11:22</recordChangeDate>
 <recordOrigin>machine generated</recordOrigin>
</recordInfo>
</modsCollection>