Electronic Theses and Dissertation

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 mengatur tentang Hukum Jinayat, termasuk definisi pelecehan seksual sebagai perbuatan cabul yang dilakukan secara sengaja terhadap korban, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa persetujuan korban (Bab 1, Pasal 1 ayat 27). Penerapan hukum syariat Islam ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan keadilan bagi masyarakat. Namun, implementasinya belum berjalan efektif, terutama dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi anak- anak korban kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dua aspek utama: pertama, bagaimana implementasi Qanun Jinayat di Kota Banda Aceh; kedua, bagaimana perspektif hakim terhadap kasus kekerasan seksual pada anak di wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif kualitatif teori pada penelitian ini adalah teori implementasi dari Van Metter dan Van Horn, serta mengandalkan data empiris yang diperoleh selama proses penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukuman yang dijatuhkan hanya menyasar pelaku, sehingga perlindungan hukum bagi korban perempuan belum efektif dan korban tidak memperoleh ganti rugi. Hakim menjatuhkan hukuman berdasarkan bukti dan keyakinan, dengan persepsi bahwa zina dan pemerkosaan memiliki perbedaan yang sangat tipis, sehingga hukuman cambuk masih sering diterapkan pada pelaku. Selain itu, hakim cenderung tidak membebankan ganti rugi kepada pelaku, meskipun hal tersebut merupakan hak korban, terutama jika korban berasal dari keluarga kurang mampu. Kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa implementasi Qanun Jinayat belum memberikan perlindungan yang optimal bagi korban kekerasan seksual, dan persepsi hakim dalam memutus perkara perlu lebih mempertimbangkan keterangan saksi serta mengedepankan prinsip keadilan dan kemanfaatan sesuai dengan ketentuan Qanun Jinayat.

Aceh Qanun Number 6 of 2014 regulates Jinayat Law, including the definition of sexual harassment as an intentional obscene act committed against a victim, whether male or female, without the victim’s consent (Chapter 1, Article 1, Clause 27). The implementation of this Islamic Sharia law aims to realize welfare and justice for society. However, its enforcement has not been effective, particularly in providing protection and justice for children who are victims of sexual violence. This study aims to examine two main aspects: first, the implementation of the Jinayat Qanun in Banda Aceh City; second, the perspectives of judges regarding cases of sexual violence against children in the region. The research employs a qualitative descriptive approach using the implementation theory of Van Meter and Van Horn, relying on empirical data collected during the study. The results indicate that the punishments imposed only target the perpetrators, resulting in ineffective legal protection for female victims, who also do not receive compensation. Judges impose sentences based on evidence and conviction, with the perception that adultery and rape have very minimal differences, which leads to the frequent application of flogging as a penalty for perpetrators. Furthermore, judges tend not to impose compensation on perpetrators, although such compensation is a right of the victims, especially when the victims come from economically disadvantaged families. The study concludes that the implementation of the Jinayat Qanun has not yet provided optimal protection for victims of sexual violence, and that judges’ perceptions in adjudicating cases need to more carefully consider witness testimonies and prioritize principles of justice and benefit in accordance with the provisions of the Jinayat Qanun