ZAYYAN JABRAH Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2025 id Indonesia

Skripsi

Royalti dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta atau pemilik Hak Terkait. Akan tetapi, di kota Banda Aceh masih ditemukan pihak Band Lokal yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayarkan royalti kepada pencipta lagu dan/atau musik. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan pelaksanaan tanggung jawab Band Lokal dalam membayarkan royalti terhadap penggunaan lagu dan/atau musik, menjelaskan faktor penyebab Band Lokal tidak membayarkan royalti kepada pencipta lagu dan/atau musik, dan menjelasakan upaya Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam proses mengumpulkan royalti dari Band Lokal yang menggunakan lagu dan/atau musik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Data Primer diperoleh dari penelitian lapangan, melalui wawancara dengan responden dan informan. Selain itu, data sekunder diperoleh melalui kajian literatur dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Band Lokal di Kota Banda Aceh belum melaksanakan tanggung jawabnya untuk membayarkan royalti terhadap pencipta lagu dan/atau musik sebagaimana amanat dari PP No. 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Atas Hak Cipta Lagu dan Musik. Faktor penyebab band lokal tidak membayarkan royalti kepada pencipta lagu dan/atau musik, diantaranya: kurangnya pendapatan, belum adanya LMK di Provinsi Aceh, kurangnya sosialisasi oleh pemerintah, ketidaktahuan band lokal, kurangnya tanggung jawab dari penyelenggara acara yang bersangkutan. LMKN sebagai lembaga pengelola royalti berdasarkan undang-undang telah berupaya dalam pengumpulan dan pendistribusian royalti dengan menyediakan sistem pembayaran satu pitu serta basis data terpusat (SILM) yang berkolaborasi dengan lembaga terkait seperti LMK dan Kemenkumham, namun di provinsi Aceh masih belum terlaksana karena belum adanya LMK sebagai perpanjangan tangan dari LMKN sendiri sesuai dengan Permenkumham No. 36 Tahun 2018. Disarankan kepada Band Lokal di Kota Banda Aceh agar lebih sadar terhadap aturan terkait pembayaran royalti terhadap pencipta agar terlaksana sebagaimana amanat dari Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Untuk setiap elemen yang terlibat agar dapat melaksanakan kewajibannya agar faktor-faktor penghambat tidak dibayarkannya royalti dapat terselesaikan. LMKN kiranya dapat memperkuat Sistem Informasi Lagu/Musik (SILM) agar lebih user-friendly dan dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak, termasuk pencipta, pemegang hak cipta, dan pengguna, khususnya untuk provinsi Aceh. COPYRIGHT - LAW ROYALTY SONGWRITING 346.048 2 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 161981 2025-07-15 22:03:48 2025-10-06 15:47:40 machine generated