Electronic Theses and Dissertation

Pasca tsunami perkembangan permukiman yang terjadi setiap tahunnya sebesar
45,93%, perkembangan ini menyebar ke seluruh Kota Banda Aceh termasuk wilayah
pesisir Kota Banda Aceh. Perkembangan ini menimbulkan tekanan terhadap
pemanfaatan ruang, terutama di kawasan pesisir yang rentan terhadap bencana
tsunami. Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang
di kawasan pesisir berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), yang mencakup
empat kecamatan, yaitu Meuraxa, Kuta Raja, Kuta Alam, dan Syiah Kuala. Kawasan
ini memiliki karakteristik risiko tinggi terhadap bencana tsunami serta daya dukung
lingkungan yang relatif rendah, sehingga diperlukan pengelolaan ruang yang cermat
dan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku. Metode yang digunakan adalah
pendekatan kuantitatif, menggunakan metode analisis matriks perbandingan, dan
mengacu pada Peraturan Menteri ATR/BPN No. 21 Tahun 2021 tentang Penilaian
Kesesuaian Pemanfaatan Ruang. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan secara
langsung serta studi literatur dari berbagai sumber terkait, dengan fokus pada analisis
struktur ruang dan pola ruang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian
program pemanfaatan ruang di kawasan pesisir Kota Banda Aceh, diperoleh nilai
sebesar 44,91%, yang termasuk dalam katagori “tidak berkualitas”. Ketidaksesuaian
ini disebabkan karena adanya pembangunan di kawasan lindung yang seharusnya
bebas dari aktivitas pembangunan. Tekanan populasi yang terus meningkat di pusat
kota, keterbatasan lahan, serta lemahnya pengawasan terhadap pemanfaatan ruang
yang mengakibatkan terjadinya perubahan fungsi lahan yang tidak sesuai di kawasan
pesisir. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya potensi risiko terhadap bencana alam,
khususnya tsunami. Sebagai strategi rekomendasi, penelitian ini menekankan untuk
menyelesaikan seluruh rencana tata ruang yang telah disusun secara tuntas dan
menyeluruh. Hal ini mencakup percepatan realisasi program-program pembangunan
yang sudah direncanakan, penguatan pengawasan, serta memastikan setiap
pelaksanaan pembangunan di lapangan benar-benar mengacu pada rencana tata ruang
yang berlaku.
Kata Kunci: Penilaian, Pesisir, Kesesuaian, Matriks, Banda Aceh

Post-tsunami, the development of settlements in Banda Aceh has increased by 45.93% annually. This expansion has spread throughout the city, including the coastal areas of Banda Aceh. Such growth has placed significant pressure on land use, especially in coastal zones that are highly vulnerable to tsunami hazards. This study aims to assess the level of spatial utilization conformity in coastal areas based on the Detailed Spatial Plan (RDTR), focusing on four sub-districts: Meuraxa, Kuta Raja, Kuta Alam, and Syiah Kuala. These areas are characterized by a high risk of tsunami disasters and relatively low environmental carrying capacity, necessitating careful and appropriate spatial management aligned with existing spatial plans. The research employs a quantitative approach, using a comparative matrix analysis method and referring to Regulation of the Minister of ATR/BPN No. 21 of 2021 concerning the Assessment of Spatial Utilization Suitability. Data were collected through direct field observations and literature reviews from various relevant sources, with a focus on analyzing spatial structure and spatial patterns. The findings show that the conformity level of spatial utilization programs in Banda Aceh’s coastal areas is 44.91%, which falls into the “poor quality” category. This non-conformity is primarily due to development activities occurring in protected zones that should be free from construction. Other contributing factors include population pressure in urban centers, limited land availability, and weak enforcement of spatial regulations, resulting in land-use changes that are inconsistent with spatial plans. These conditions significantly increase the risk of natural disasters, particularly tsunamis. As a strategic recommendation, this study emphasizes the need to fully and thoroughly implement all spatial planning documents. This includes accelerating the realization of planned development programs, strengthening monitoring and enforcement mechanisms, and ensuring that all development activities strictly adhere to the applicable spatial plans. Keywords: Assessment, Coast, Suistability, Matrix, Banda Aceh