Sandi Rahmad Sholeh Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum (S2) 2025

Theses

Subrogasi berdasarkan prinsip syariah dapat dilakukan selama mengikuti ketentuan dalam fatwa 104/DSN/MUI/X/2016. Sejak pemberlakukan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS), notaris melaksanakan subrogasi atas piutang tidak berdasarkan syariah. Hal ini terjadi dikarenakan belum ada aturan hukum positif yang menegaskan secara jelas tentang subrograsi piutang dari bank konvensional ke bank syariah. Hal ini menjadi suatu permasalahan dalam hal subrograsi, meskipun subrograsi sebelumnya telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan subrograsi piutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, urgensi dari subrograsi piutang dan pengaturan yang ideal dalam pembuatan akta subrograsi piutang dari Bank Konvensional ke Bank Syariah, dan tanggungjawab notaris dalam hal pembuatan akta subrograsi piutang dari Bank Konvensional Ke Bank Syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data penelitian ini didasarkan pada data sekunder. Data dianalisis dengan metode deskriptif sekaligus kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa subrograsi piutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatur dalam Buku III KUHPerdata Pasal 1400-1403 KUHPerdata. Urgensi penerapan subrogasi piutang secara sah dan syariah bukan semata-mata untuk tujuan administratif, melainkan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan bagi nasabah, serta perlindungan hak bank syariah sebagai kreditur baru. Pengaturan ideal dalam pembuatan akta subrogasi piutang seharusnya mengedepankan integrasi antara sistem hukum positif nasional dan prinsip-prinsip syariah. Tanggungjawab notaris dalam hal pembuatan akta subrograsi piutang dari Bank Konvensional Ke Bank Syariah bersifat multidimensional. Disarankan untuk dapat diatur regulasi secara khusus terkait subrograsi dari bank konvensional ke bank syariah guna menjawab tantangan perkembangan zaman. Disarankan untuk membentuk regulasi yang lebih spesifik dan operasional mengenai mekanisme subrogasi dalam sistem keuangan syariah, khususnya dalam pengalihan piutang dari bank konvensional ke bank syariah. Disarankan bagi pemerintah, otoritas perbankan syariah, serta organisasi profesi kenotariatan untuk menyusun kebijakan yang mendorong peningkatan kapasitas notaris dalam bidang ekonomi syariah, termasuk melalui pelatihan bersertifikasi, kerja sama dengan Dewan Syariah Nasional, serta pembentukan mekanisme pengawasan terpadu yang mampu menjamin kualitas dan kepatuhan hukum atas praktik subrogasi tersebut 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 161389 2025-07-15 11:08:15 2025-07-15 11:14:28 machine generated