Syarifah Aufa Azzafira Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALAH 2025 id Indonesia

Skripsi

Perlindungan hukum terhadap santri korban pelecehan seksual pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, dalam konteks penerapan hukum di Aceh, kasus ini ditangani berdasarkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan khusus dari kekerasan seksual, terutama yang terjadi di pesantren. Pesantren semestinya menjadi ruang aman dan bermartabat bagi tumbuh kembang santri secara spiritual dan moral. Namun dalam kenyataannya, kasus pelecehan seksual terhadap santri masih kerap terjadi dan justru tersembunyi yang menyebabkan korban mengalami penderitaan berlapis karena adanya relasi kuasa yang timpang dengan pelaku. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memahami bagaimana dampak pelecehan seksual dan pengaruh victim blaming terhadap kondisi fisik dan mental korban. Untuk mengetahui apa saja bentuk perlindungan dan pendampingan hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum selama proses hukum berlangsung. Untuk mengulik apa saja kendala yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pelecehan seksual terhadap santri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara kepada responden dan informan sebagai data primer, dan penelitian kepustakaan bertujuan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara mengkaji atau memperlajari literatur berdasarkan buku-buku atau teori-teori serta perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa santri yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual oleh oknum ustadz mengalami trauma, baik secara fisik maupun mental. Perlindungan hukum telah diupayakan sejak proses pelaporan hingga persidangan, implementasi perlindungan pasca putusan masih lemah karena tidak dicantumkannya kewajiban rehabilitasi korban secara eksplisit dalam amar putusan. kendala berupa minimnya akses terhadap bantuan hukum, tidak adanya mekanisme pengaduan internal di pesantren, serta tekanan sosial akibat posisi pelaku sebagai figur otoritatif yang dihormati dalam komunitas pesantren. Perlu adanya sosialisasi dan edukasi dalam lingkungan pesantren dan masyarakat. Perlunya penguatan substansi hukum dengan mencantumkan secara tegas kewajiban rehabilitasi korban dalam amar putusan. pembentukan unit perlindungan santri, mekanisme pengaduan yang aman dan terstruktur. ISLAMIC SCHOOLS (GENERAL EDUCATION) CHILD PROTECTION SEXUALLY ABUSED CHILDREN - SOCIAL WELFARE 362.76 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 161357 2025-07-15 10:52:07 2025-09-04 16:05:53 machine generated