Harist Syafiq Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh hukum kenotariatan 2025

Theses

KEWENANGAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PENCEGAHAN MAFIA TANAH TERHADAP PERBUATAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH Harist Syafiq Ria Fitri Sulaiman ABSTRAK Kewenangan PPAT diatur oleh PP Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PP Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tidak memberikan rincian spesifik mengenai kewenangan PPAT dalam mencegah mafia tanah dan bertindak secara mandiri, PPAT dalam menjalankan tugasnya harus berdasarkan instruksi yang diberikan oleh BPN, sehingga menghambat upaya pencegahan praktik mafia tanah. Tantangan besar muncul akibat tidak adanya undang-undang khusus yang mengatur kewenangan dan tanggung jawab PPAT secara jelas, menimbulkan potensi penyalahgunaan wewenang dan kekeliruan dalam pelaksanaannya. Tujuan dari penulisan ini ialah menganalisis kewenangan PPAT terhadap pencegahan mafia tanah menurut peraturan perundang-undangan, menganalisis prinsip yang dapat dijadikan dasar untuk mengoptimalkan tanggungjawab PPAT dalam mencegah mafia tanah, menganalisis konsekuensi akibat penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh PPAT. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan historis. Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier untuk menjawab rumusan masalah, data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan yang jelas dan spesifik mengenai kewenangan PPAT telah memicu terjadinya konflik agraria yang melibatkan berbagai pihak secara terkoordinasi, yang pada dasarnya disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang serta kekeliruan dalam pelaksanaan tugas. Penerapan asas legalitas, prinsip kehati-hatian, dan asas itikad baik dalam tugas PPAT dapat dijadikan prinsip untuk mengoptimalkan tanggung jawab PPAT dalam mencegah praktik mafia tanah. Konsekuensi akibat penyalahgunaan wewenang mengakibatkan akta yang dikeluarkan PPAT tidak memenuhi syarat formil dan materil sehingga akta tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. PPAT dapat dikenakan konsekuensi hukum baik administratif, perdata, atau pidana tergantung pada kesalahan yang dilakukan. Disarankan agar pemerintah segera merumuskan undang-undang khusus yang mengatur kewenangan dan tanggung jawab PPAT secara jelas dan terperinci. Disarankan melaksanakan program pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi PPAT. Disarankan untuk memperkuat pengawasan terhadap PPAT. Kata Kunci: Kewenangan PPAT, Mafia Tanah, Peralihan Hak atas Tanah. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 161079 2025-07-14 23:00:37 2025-07-15 08:30:26 machine generated