<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<modsCollection xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" xmlns:slims="http://slims.web.id" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-3.xsd">
<mods version="3.3" id="160969">
 <titleInfo>
  <title>PEMENUHAN AKOMODASI YANG LAYAK BAGI KORBAN PENYANDANG DISABILITAS YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (SUATU PENELITIAN DI KEPOLISIAN DAERAH ACEH)</title>
 </titleInfo>
 <name type="Personal Name" authority="">
  <namePart>FAUZAN ABIYYU ZIHNY</namePart>
  <role>
   <roleTerm type="text">Primary Author</roleTerm>
  </role>
 </name>
 <typeOfResource manuscript="no" collection="yes">mixed material</typeOfResource>
 <genre authority="marcgt">bibliography</genre>
 <originInfo>
  <place>
   <placeTerm type="text">Banda Aceh</placeTerm>
   <publisher>Fakultas Hukum</publisher>
   <dateIssued>2025</dateIssued>
  </place>
 </originInfo>
 <language>
  <languageTerm type="code"></languageTerm>
  <languageTerm type="text"></languageTerm>
 </language>
 <physicalDescription>
  <form authority="gmd">Skripsi</form>
  <extent></extent>
 </physicalDescription>
 <note>Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pemenuhan Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, mengatur bahwa akomodasi yang layak dan hak yang harus didapatkan oleh penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Hal ini untuk menjamin agar penyandang disabilitas tidak mengalami diskriminasi, kesulitan dalam menyampaikan keterangan, atau bahkan dianggap tidak cakap secara hukum. Namun dalam praktiknya, banyak penyandang disabilitas belum mendapatkan pendampingan hukum dan penerapan akomodasi yang layak terhadap kondisinya. &#13;
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pemenuhan akomodasi yang layak bagi korban disabilitas di Kepolisian Daerah Aceh, menjelaskan hambatan yang terjadi dalam pemenuhan akomodasi yang layak bagi korban penyandang disabilitas dan upaya-upaya yang dapat dilakukan agar akomodasi terhadap korban penyandang disabilitas di Kepolisian Daerah Aceh lebih maksimal.&#13;
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggunakan data yang didapatkan dari lapangan dan literasi-literasi hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku teks, dan teori-teori. Data lalu dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti.&#13;
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PP No. 39 Tahun 2020 di wilayah hukum Kepolisian Daerah Aceh belum maksimal. Terdapat hambatan seperti belum adanya standar operasional prosedur (SOP) khusus, proses penanganan bersifat represif, tidak terpenuhinya prasarana dan sarana, kurangnya sosialisasi, pelatihan dan pemahaman khusus, terhadap kasus yang melibatkan penyandang disabilitas. Upaya yang dapat dilakukan adalah membuat SOP, sosialisasi dan pelatihan khusus terhadap kasus yang melibatkan penyandang disabilitas, dan menyediakan prasarana dan sarana yang diperlukan. &#13;
Disarankan kepada Kepolisian Daerah Aceh, lembaga hukum dan masyarakat agar memperbanyak literasi, meningkatkan kesadaran, kepekaaan, sosialisasi, serta meningkatkan kolaborasi lembaga hukum dan pemerintah untuk memaksimalkan pemenuhan hak akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di Kepolisian Daerah Aceh.&#13;
</note>
 <note type="statement of responsibility"></note>
 <classification>0</classification>
 <identifier type="isbn"></identifier>
 <location>
  <physicalLocation>ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala</physicalLocation>
  <shelfLocator></shelfLocator>
 </location>
 <slims:digitals/>
</mods>
<recordInfo>
 <recordIdentifier>160969</recordIdentifier>
 <recordCreationDate encoding="w3cdtf">2025-07-14 18:36:38</recordCreationDate>
 <recordChangeDate encoding="w3cdtf">2025-07-15 01:33:30</recordChangeDate>
 <recordOrigin>machine generated</recordOrigin>
</recordInfo>
</modsCollection>