DARIN ZALFA ALYA Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2025

Skripsi

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan bahwa penindakan lalu lintas dan angkutan jalan adalah rangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik kepolisian Republik Indonesia atau penyidik pegawai negeri sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan,, oleh karena itu dalam hal penegakkan aturan yuridis, kepolisian memberikan sanksi tilang kepada pengguna jalan yang terbukti melakukan pelanggaran. Tetapi, dalam praktiknya masih terdapat pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan oleh pengendara. Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui penegakan hukum tilang elektronik di wilayah hukum Kota Banda Aceh, menjelaskan hambatan dan upaya yang dihadapi oleh Dirlantas Polda Aceh dalam menerapkan sistem tilang elektronik. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Data penelitian yang digunakan diperoleh dari data primer berupa hasil wawancara dengan responden dan informan, serta data sekunder berupa literatur kepustakaan, mencakup buku teks, teori, peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penindakan dalam sistem ETLE berfokus pada identitas kendaraan, bukan pengemudi, berbeda halnya dengan tilang konvensional yang langsung menindak pelanggar di tempat, sedangkan tilang elektronik dilakukan melalui pemantauan kamera ETLE, oleh sebab itu pihak yang dikenai tilang adalah pemilik kendaraan yang identitasnya tercantum dalam STNK. Hambatan yang dihadapi oleh Dirlantas Polda Aceh dalam menerapkan sistem tilang elektronik adalah dalam pelaksanaan sistem penindakan lalu lintas melalui perangkat ETLE berbasis CCTV di Kota Banda Aceh belum berjalan secara optimal dan efektif. Upaya yang dilakukan oleh Dirlantas Polda Aceh adalah sosialisasi secara terhadap dan berkelanjutan sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan ETLE di Provinsi Aceh khususnya di Kota Banda Aceh. Disarankan agar pihak Dirlantas Polda Aceh untuk perangkat sistem ETLE di Provinsi Aceh dan khususnya di Kota Banda Aceh, guna memaksimalkan penindakan pelanggaran khususnya lalu lintas yakni berupa kamera CCTV dengan spesifikasi tinggi agar penindakan pelanggaran lalu lintas melalui sistem ETLE berjalan secara efektif dan optimal dan meningkatkan sosialisasi mengenai sistem ETLE di Kota Banda Aceh guna menciptakan keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas. Dengan adanya sistem ETLE diharapkan masyarakat memiliki kesadarann lebih karena diawasi oleh kamera yang dapat menindak pelanggaran lalu lintas berbasis elektronik. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 160515 2025-07-13 18:29:45 2025-07-14 12:51:22 machine generated