Rafiqa Nuzula Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum (S2) 2025 id Indonesia

Theses

Sertipikat adalah bukti dari kepemilikan terhadap suatu hak atas tanah sehingga harus dijaga keamanannya. Namun dalam praktiknya sering terjadi kerusakan, kehilangan sertipikat atau masih menggunakan blanko lama. Menyikapi hal tersebut maka Kantor Pertanahan akan menerbitkan sertipikat pengganti berdasarkan permohonan dari pemegang hak atas tanah. Tetapi dalam proses penerbitannya masih ditemukan permasalahan misalnya cacat administrasi seperti yang terdapat dalam Putusan PTUN Manado Nomor 40/G/2014/PTUN.Mdo dan Putusan PTUN Banda Aceh Nomor 14/G/2023/PTUN.Bna. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dan menganalisis unsur-unsur penerbitan sertipikat pengganti berdasarkan peraturan perundang-undangan serta perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah akibat terbitnya sertipikat pengganti yang cacat administrasi. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan memanfaatkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan didukung dengan data lapangan yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, prosedur penerbitan sertipikat pengganti belum sepenuhnya memenuhi unsur dalam peraturan perundang-undangan yang tercermin dengan adanya kelalaian pegawai kantah dalam menerbitkan sertipikat, belum terpenuhinya unsur dalam pasal 57 ayat (2) dan ayat (3) PP No.24/1997 serta ketidakpatuhan masyarakat terhadap prosedur penerbitan sertipikat pengganti. Kedua, perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah dilakukan dengan perlindungan hukum preventif yaitu pengecekan kelengkapan dan validitas data serta perlindungan hukum represif yaitu penyelesaian sengketa di Pengadilan. Disarankan kepada Kantah Pertama, memperketat SOP dengan memanfaatkan teknologi digital guna meminimalisir cacat administrasi dalam penerbitan sertipikat pengganti. Kedua, meningkatkan perlindungan hukum preventifnya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penerbitan sertipikat pengganti. Kata Kunci: Sertipikat pengganti, cacat administrasi, Kantor Pertanahan LAND - PROPERTY LAW 346.043 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 160457 2025-07-12 15:57:56 2025-11-14 15:34:50 machine generated