Rizka Selvia Tarmulo Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala 2025

Theses

Pembukaan dan pengolahan lahan dengan cara membakar merupakan hal yang secara tegas dilarang dalam Undang-Undang, diantaranya dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup dan Pasal 56 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Meskipun demikian realitas yang terjadi di lapangan seringkali bertentangan dengan apa yang seharusnya, terdapat berbagai kasus terkait pembukaan lahan dengan cara membakar di wilayah Kepolisian Resor Aceh Tengah. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembukaan dan pengolahan lahan di wilayah hukum Kepolisian Resor Aceh Tengah tentunya menjadi isu yang krusial dalam menjaga kelestarian lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembukaan serta pengolahan lahan dengan cara membakar dan menganalisis faktor penghambat terkait proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembukaan serta pengolahan lahan dengan cara membakar di wilayah Kepolisian Resor Aceh Tengah. Metode penelitian yang digunakan yakni yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dan observasi lapangan, melibatkan aparat penegak hukum, yaitu Bapak Hamjah dari Polisi Kehutanan dan Bapak Amran dari Kepolisian Resor Aceh Tengah, serta masyarakat yang pernah terlibat dalam kasus pembakaran lahan, yaitu Bapak Furqan, Sakirin, dan Firdaus. Data sekunder diperoleh dari literatur hukum, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan merujuk pada teori-teori hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembukaan dan pengolahan lahan dengan cara membakar di wilayah hukum Kepolisian Resor Aceh Tengah melakukan berbagai upaya yakni upaya preventif, represif dan preemtif. Kedua, adapun faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembakaran lahan di wilayah Resor Aceh Tengah yakni terdapat faktor internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya keterbatasan sumber daya aparat kepolisian dalam menangani kasus pembakaran lahan dan fasilitas serta peralatan dalam proses penyelidikan. Adapun faktor eksternal adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat, faktor ekonomi dalam masyarakat, budaya local atau tradisi dan dampak iklim dan lingkungan. Disarankan terkait solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pembakaran dan pengolahan lahan kepada pihak-pihak terkait yakni pihak Kepolisian Resor Aceh Tengah untuk meningkatkan patroli serta pengawasan di wilayah yang rawan terjadi pembakaran lahan serta memberikan tindakan tegas terhadap pelaku yang terbukti bersalah juga mengoptimalkan penyelidikan dengan pemanfaatan teknologi. Kepada pihak Pemerintah Daerah agar dapat mengeluarkan kebijakan yang lebih ketat dalam pengolahan lahan dan memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku serta menyediakan metode pembukaan lahan yang lebih ramah lingkungan. Terakhir pihak masyarakat agar dapat meningkatkan kesadaran akan dampak negatif dari pembakaran lahan serta turut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan juga melaporkan kegiatan pembakaran illegal kepada pihak berwenang. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 160323 2025-07-11 18:17:14 2025-07-14 14:29:48 machine generated