Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kinerja anggaran, ukuran
pemerintah daerah, kemampuan keuangan daerah, jumlah anggota DPRD, dan
tunjangan perumahan DPRD provinsi terhadap besaran tunjangan perumahan
anggota DPRD kabupaten/kota se-Indonesia pada tahun 2017-2023. Fenomena
disparitas besarannya terjadi secara signifikan meskipun terdapat regulasi yang
berlaku secara nasional. Penelitian ini menggunakan metode regresi linear
erganda dengan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian mencakup 205
kabupaten/kota di seluruh Indonesia, dengan data sekunder yang diperoleh
melalui dokumen APBD, laporan keuangan, dan peraturan daerah yang relevan.
Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel ukuran pemerintah daerah dan
kemampuan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap besaran
tunjangan perumahan DPRD. Sementara itu, kinerja anggaran, jumlah anggota
DPRD, dan tunjangan perumahan DPRD provinsi tidak memiliki pengaruh yang
signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan pemberian tunjangan
lebih banyak dipengaruhi oleh daya fiskal dan skala pemerintahan daerah, bukan
oleh efektivitas anggaran atau acuan dari pemerintah provinsi. Temuan ini
mendukung teori keagenan, di mana peran dan keputusan agen legislatif
cenderung dipengaruhi oleh kepentingan internal daerah daripada prinsip
harmonisasi antarwilayah. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi
perumusan kebijakan tunjangan DPRD yang lebih akuntabel dan proporsional,
serta mendorong peningkatan efisiensi anggaran publik di tingkat daerah.

Kata Kunci: Tunjangan Perumahan, DPRD, Kinerja Anggaran, Ukuran
Pemerintah Daerah, Kemampuan Keuangan Daerah.

ABSTRACT This study aims to analyze the effect of budget performance, local government size, regional financial capacity, the number of regional parliament (DPRD) members, and provincial housing allowance on the amount of housing allowance received by district/city DPRD members throughout Indonesia from 2017 to 2023. A significant disparity in allowance distribution exists despite the presence of nationally standardized regulations. This research employs a quantitative approach using multiple linear regression methods. The population includes 205 districts/cities across Indonesia, with secondary data collected from regional budget documents, financial reports, and relevant local regulations. The results show that the variables of local government size and regional financial capacity have a positive and significant effect on the amount of housing allowance. In contrast, budget performance, the number of DPRD members, and the provincial housing allowance do not have a significant effect. These findings suggest that allowance policies are more influenced by fiscal capacity and administrative scale rather than budget performance or provincial references. This supports agency theory, in which legislative agents tend to make decisions based on internal local interests rather than intergovernmental harmonization principles. This research contributes practical insights for formulating a more accountable and proportionate housing allowance policy and encourages improved public budget efficiency at the local government level. Keywords: Housing Allowance, DPRD, Budget Performance, Local Government Size, Fiscal Capacity.