T.MUHAMMAD FAUZIL MAHROUS Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum (S1) 2025

Skripsi

Penyebaran hoaks melalui media digital telah menjadi ancaman nyata terhadap stabilitas sosial, politik, dan keamanan internasional. Kasus invasi Amerika Serikat ke Irak tahun 2003 akibat informasi palsu tentang senjata pemusnah massal menunjukkan pentingnya pengaturan hukum internasional dalam mengatasi disinformasi. Instrumen seperti International Covenant on Civil and Political Rights dan Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, khususnya pada Pasal 1, memberikan dasar pengaturan, namun tantangan baru di era digital membutuhkan penafsiran dan penerapan hukum yang lebih adaptif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan prinsip tanggung jawab negara dalam penyebaran berita hoaks dan disinformasi dalam perspektif hukum internasional dan untuk mengetahui serta menjelaskan bentuk tanggung jawab negara dalam kasus penyebaran berita hoaks mengenai senjata pemusnah massal oleh Amerika Serikat terhadap Irak berdasarkan hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dari sumber-sumber hukum primer, seperti Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts dan International Covenant on Civil and Political Rights, serta literatur sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran hoaks dan disinformasi di era digital memiliki dampak signifikan terhadap hubungan internasional dan stabilitas global. Prinsip-prinsip seperti due diligence, itikad baik, non-intervensi, dan tanggung jawab negara menjadi dasar penilaian terhadap pelanggaran hukum internasional yang terjadi akibat penyebaran informasi palsu. Kasus Amerika Serikat yang menyebarkan hoaks mengenai senjata pemusnah massal di Irak menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip non-intervensi dan itikad baik, yang mengharuskan negara bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Disarankan kepada komunitas internasional untuk menanggulangi penyebaran hoaks dan disinformasi, diperlukan upaya kolaboratif antarnegara untuk memperkuat regulasi dan mekanisme penegakan hukum internasional, khususnya dalam bidang keamanan siber dan media digital. Penguatan instrumen hukum internasional, seperti resolusi tambahan di bawah naungan PBB, dapat menjadi langkah penting untuk menanggulangi dampak disinformasi. Kasus penyebaran hoaks mengenai senjata pemusnah massal di Irak menggarisbawahi perlunya pertanggungjawaban negara yang menyebarkan informasi palsu. Amerika Serikat seharusnya bertanggung jawab melalui bentuk tanggung jawab seperti satisfaksi, yaitu permintaan maaf kepada Irak, meskipun restitusi dan kompensasi tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 160041 2025-07-11 10:24:14 2025-07-11 10:46:58 machine generated