Electronic Theses and Dissertation

KAJIAN KETERSEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA BANDA
ACEH MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
(Studi Kasus Kecamatan Baiturrahman Dan Kecamatan Kuta Alam)
Oleh :
Badrevi
NIM : 0909200060110
Komisi Pembimbing
1. Ir. Mirza Irwansyah, MBA, MLA, Ph.D
2. Ir. Sugianto, M.Sc, Ph.D
ABSTRAK
Perubahan penggunaan lahan kota dari kawasan bervegetasi menjadi kawasan
terbangun mengakibatkan ketidakseimbangan ekologi kota, seperti menurunnya
luas dan jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dari hasil studi awal yang
dilakukan di Kecamatan Baiturrahman dan Kuta Alam Kota Banda Aceh melalui
observasi diperoleh ketidakseimbangan antara ketersediaan luas RTH yang ada
dengan dengan areal terbangun, luas area terbuka hijau sangat kecil dibandingan
dengan standar RTH yang telah diatur dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang. RTH yang ada sebagian besar telah dikonversi menjadi
infrastruktur perkotaan dan kawasan pemukiman baru. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui dan menidentifikasi luas, kondisi dan faktor-faktor yang
mempengaruhi ketersediaan RTH menggunakan SIG. Metode penelitian
menggunakan metode deskriptif untuk mengidentifikasi untuk membuat
gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat dan
hubungan antara fenomena yang diselidiki dengan menggunakan data primer
dengan mengamati secara langsung kondisi RTH melalui ditransformasikan dalam
bentuk gambar (peta), laporan foto dan tabulasi data. Hasil analisis menggunakan
Software SIG (Arc-GIS version 9.3) kondisi RTH Kecamatan Baiturrahman
sebesai 760.677 m
2
dibandingkan dengan luas kecamatan sebesar 4.539.000 m
2
atau luas RTH eksisting sebesar 16 % dari luas kecamatan, sedangkan Kecamatan
Kuta Alam dengan luas 10.047.000 m
2
mempunyai luas RTH 815.779 m
2
dan
kondisi eksisting RTH di Kecamatan ini hanya 8 % yang tersedia, sehingga kedua
kecamatan ini perlu penambahan kembali luasan RTH hingga mencapai 30 %
baik publik (20 %) dan privat (10 %) sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 26
Tahun 2007. Peranan pemerintah dalam pembangunan dan penyediaan RTH
dilaksanakan dengan empat konsep yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan
dan kebijakan. Selain itu pembangunan RTH juga harus dirumuskan bersama
stakeholders terkait seperti pemerintah, swasta, masyarakat, lembaga swadaya
masyarakat, akademisi, serta DPRK yaitu payung hukum, mekanisme perijinan,
serta penegakan hukum.
Kata Kunci : Ruang Terbuka Hijau, Ketersediaan Lahan, Penataan Ruang, SIG

Tidak Tersedia Deskripsi