Salsa Bila Rizki Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum Magister Kenotariatan 2025

Theses

Pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah mewajibkan seluruh transaksi keuangan di Aceh dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dalam konteks ini, notaris memiliki peran strategis dalam pembuatan akad syariah dan dituntut untuk memahami prinsip- prinsip syariah secara komprehensif. Akan tetapi di sisi lain didapati bahwa belum ada aturan yang mewajibkan notaris di Aceh memiliki sertifikasi syariah sebagai bukti bahwa yang bersangkutan memahami prinsip-prinsip syariah dalam pembuatan akad syariah. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum menyangkut pengaturan tentang pentingnya notaris memiliki sertifikasi syariah dalam menjalankan tugas di Aceh. Karena itu penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis lebih dalam tentang kekosongan hukum tersebut dan menemukan solusi yang tepat guna terciptanya kepastian hukum sebagaimana yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan filosofi sertifikasi syariah, pentingnya sertifikasi syariah bagi notaris dalam pembuatan akad syariah, dan menganalisis problematika legislasi dalam mewujudkan sertifikasi syariah bagi notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan dan literatur yang terkait dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa filosofi pentingnya sertifikasi syariah bagi notaris berfungsi melindungi harta (ḥifẓ al-māl) agar bebas dari unsur yang dilarang syariat. Sertifikasi syariah penting bagi notaris untuk memastikan akta yang dibuat sesuai prinsip syariah sehingga menjamin keabsahan dan kualitasnya. Untuk mewujudkan sertifikasi syariah bagi notaris di Aceh masih menghadapi kendala legislatif berupa belum sinkronnya Undang-undang Jabatan Notaris dengan Qanun Lembaga Keuangan Syariah serta belum adanya lembaga resmi yang mengatur sertifikasi tersebut. Untuk itu disarankan agar Pemerintah daerah membentuk sistem sertifikasi syariah bagi notaris secara resmi dan berstandar melalui kerja sama dengan MPU, DSN-MUI, dan perguruan tinggi. Disarankan kepada Notaris untuk memahami prinsip-prinsip syariah dalam pembuatan akad. Kepada Pemerintah Daerah disarankan untuk mengusulkan revisi Undang-undang Jabatan Notaris agar sertifikasi syariah masuk dalam ketentuan hukum sehingga Notaris di Aceh dapat menerapkan prinsip syariat Islam dalam setiap akta yang dibuatnya. Kata Kunci: Sertifikasi syariah, Akad syariah, Qanun LKS 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 159405 2025-07-09 16:25:20 2025-07-10 09:31:21 machine generated