Syifa Hasvia Putri Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum (S2) 2025

Theses

Aceh memiliki status istimewa dengan penerapan syariat Islam sesuai dengan Pasal 7 Qanun No. 8 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa “Setiap orang beragama Islam di Aceh wajib mentaati dan mengamalkan Syariat Islam. Salah satu bentuk pelaksanaan syariat Islam yaitu di bidang muamalah salah satunya berkaitan dengan pembuatan akta Notaris. Quran surah Al-Baqarah ayat 282 menyebutkan bahwa saksi dalam transaksi muamalah disyaratkan dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Namun, hal tersebut berbeda dengan ketentuan saksi dalam pembuatan akta Notaris dalam UUJN yang menjadi patokan bagi Notaris dimana saksi tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini menjadi fokus dari penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan pengaturan tentang ketentuan saksi dalam pembuatan akta Notaris berdasarkan prinsip syariah, kedudukan hukum terhadap akta Notaris yang tidak memenuhi ketentuan saksi berdasarkan prinsip syariah, serta problematika legislasi dalam pengaturan ketentuan saksi Notaris berdasarkan prinsip syariah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan sejarah. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yaitu melalui studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur yang relevan. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara kualitatif kemudian dianalisis menggunakan metode analisis preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai ketentuan saksi dalam pembuatan akta Notaris berdasarkan prinsip syariah dinilai sangat urgen karena merupakan perintah Allah SWT. sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282. Selanjutnya kedudukan hukum terhadap akta Notaris yang tidak memenuhi ketentuan saksi berdasarkan prinsip syariah menurut kebanyakan ulama akta tersebut menjadi tidak sah karena tidak terpenuhi salah satu rukun dan syaratnya walaupun menurut UUJN akta tersebut tetap memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana akta otentik. Selanjutnya problematika legislasi dalam pengaturan ketentuan saksi Notaris berdasarkan prinsip syariah adalah belum terdapat aturan khusus yang mengaturnya. Kepada Pemerintah disarankan untuk melakukan perancangan qanun mengenai ketentuan saksi berdasarkan prinsip syariah. Disamping itu, disarankan juga Pemerintah melakukan harmonisasi dan sinkronisasi antara hukum positif dan hukum Islam terkait ketentuan saksi. Kepada Notaris disarankan untuk meningkatkan pemahaman mengenai prinsip-prinsip syariah khususnya terkait penerapan ketentuan saksi dalam pembuatan akta Notaris. Kata Kunci: Pengaturan, Saksi, Akta, Notaris, Syariah 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 159343 2025-07-09 15:21:43 2025-07-09 15:51:53 machine generated