Electronic Theses and Dissertation

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 di Provinsi Aceh, khususnya dalam konteks penyelenggaraan peragaan busana Islami yang dinilai tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan berpakaian syar’i. Latar belakang penelitian ini berangkat dari adanya ketegangan antara simbolisasi syariat Islam di ruang publik dengan praktik masyarakat kontemporer yang semakin terbuka terhadap ekspresi budaya modern. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Qanun Berpakaian sebagai manifestasi kekuasaan simbolik negara, serta memahami respons masyarakat terutama pelaku industri kreatif dalam merespons kebijakan tersebut melalui mekanisme negosiasi norma. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung di lapangan, serta studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori politics of symbolism dari Murray Edelman, konsep governmentality dari Michel Foucault, serta teori norm dynamics dari Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Qanun Berpakaian masih bersifat tidak konsisten dan ambigu, ditandai dengan ketiadaan prosedur operasional standar (SOP), lemahnya koordinasi antar lembaga, serta adanya tafsir yang beragam mengenai konsep pakaian Islami. Peragaan busana di Aceh menjadi ruang dialog dan negosiasi antara nilai-nilai keagamaan dan kebutuhan ekspresi budaya, di mana para pelaku industri kreatif cenderung merespons kebijakan secara adaptif dan strategis tanpa melakukan penolakan secara langsung. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Qanun Berpakaian lebih berfungsi sebagai alat simbolik dalam melegitimasi kekuasaan moral negara daripada sebagai instrumen transformasi sosial yang efektif. Oleh karena itu, disarankan agar Pemerintah Aceh melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan ini secara partisipatif, dengan mengintegrasikan pendekatan kultural, edukatif, dan kontekstual agar norma berpakaian dapat diinternalisasi secara sukarela oleh masyarakat.

Kata Kunci: Qanun Berpakaian, Politik Simbolik, Governmentality, Peragaan Busana, Negosiasi Norma

This study explores the implementation of Qanun Number 11 of 2002 in Aceh, focusing on Islamic fashion show events that often diverge from formal syar’i dress regulations. The research is rooted in the tension between the symbolic assertion of Islamic law in public spaces and the growing openness of contemporary society to modern cultural expressions. The primary objective is to analyze the enforcement of the Dress Code Qanun as a form of symbolic state power and to investigate how the public particularly actors within the creative industry respond through the negotiation of social norms. A qualitative approach with a case study method was employed in this research. Data were gathered through in-depth interviews, field observations, and document analysis. The study is theoretically grounded in Murray Edelman’s politics of symbolism, Michel Foucault’s concept of governmentality, and the norm dynamics theory developed by Martha Finnemore and Kathryn Sikkink. The findings reveal that the implementation of the Qanun remains ambiguous due to the absence of standardized operational procedures (SOPs), weak coordination among government agencies, and multiple interpretations of what constitutes Islamic attire. Fashion shows in Aceh have emerged as spaces of negotiation where religious values and cultural expression intersect, allowing creative actors to adapt strategically to state regulations without overt confrontation. This study concludes that the Dress Code Qanun functions more as an instrument of symbolic moral authority than as an effective tool for social transformation. Therefore, it is recommended that the Aceh government reassess its implementation strategy through a participatory and culturally sensitive approach, so that social norms can be voluntarily internalized by the public. Keywords: Dress Code Qanun, Symbolic Politics, Governmentality, Fashion Show, Norm Negotiation