POLITIK SIMBOLIK, KEKUASAAN, DAN NEGOSIASI NORMA DALAM RUANG PUBLIK NASYA NAZMAH Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala 2025

Skripsi

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 di Provinsi Aceh, khususnya dalam konteks penyelenggaraan peragaan busana Islami yang dinilai tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan berpakaian syar’i. Latar belakang penelitian ini berangkat dari adanya ketegangan antara simbolisasi syariat Islam di ruang publik dengan praktik masyarakat kontemporer yang semakin terbuka terhadap ekspresi budaya modern. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Qanun Berpakaian sebagai manifestasi kekuasaan simbolik negara, serta memahami respons masyarakat terutama pelaku industri kreatif dalam merespons kebijakan tersebut melalui mekanisme negosiasi norma. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung di lapangan, serta studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori politics of symbolism dari Murray Edelman, konsep governmentality dari Michel Foucault, serta teori norm dynamics dari Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Qanun Berpakaian masih bersifat tidak konsisten dan ambigu, ditandai dengan ketiadaan prosedur operasional standar (SOP), lemahnya koordinasi antar lembaga, serta adanya tafsir yang beragam mengenai konsep pakaian Islami. Peragaan busana di Aceh menjadi ruang dialog dan negosiasi antara nilai-nilai keagamaan dan kebutuhan ekspresi budaya, di mana para pelaku industri kreatif cenderung merespons kebijakan secara adaptif dan strategis tanpa melakukan penolakan secara langsung. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Qanun Berpakaian lebih berfungsi sebagai alat simbolik dalam melegitimasi kekuasaan moral negara daripada sebagai instrumen transformasi sosial yang efektif. Oleh karena itu, disarankan agar Pemerintah Aceh melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan ini secara partisipatif, dengan mengintegrasikan pendekatan kultural, edukatif, dan kontekstual agar norma berpakaian dapat diinternalisasi secara sukarela oleh masyarakat. Kata Kunci: Qanun Berpakaian, Politik Simbolik, Governmentality, Peragaan Busana, Negosiasi Norma 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 159251 2025-07-09 12:03:42 2025-07-09 12:07:51 machine generated