Mar Atul Izzati Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2025

Skripsi

Pasal 18 Peraturan Bupati Kabupaten Pidie Jaya Nomor 40 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Sususan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menyatakan bahwa Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pedoman petunjuk teknis serta pelaksanaan program di Bidang peningkatan kualitas sumber daya perempuan, organisasi perempuan dan perlindungan anak dari tindakan kekerasan, diskriminasi, exploitasi, kesewenangan, perdagangan perempuan dan anak. Namun kenyataannya, kekerasan terhadap perempuan dan anak masih saja terjadi di Kabupaten Pidie Jaya. Tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan peran Bidang P3A di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pidie Jaya dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, hambatannya, serta akibat dari peran ini tidak dijalankan dengan maksimal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, untuk memperoleh data pada penelitian ini didapatkan melalui penelitian lapangan terhadap responden dan informan, serta juga penelitian kepustakaan melalui penelusuran literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian, peran Bidang P3A dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak belum terjalankan dengan maksimal. diantaranya, SOP yang masih terbatas, pelayanan yang masih kurang, kegiatan sosialisasi dan pendampingan serta rehabilitasi belum menyeluruh, kemudian kurangnya kerjasama antar pihak. Hambatannya yaitu keterbatasan anggaran, masyarakat dan korban tidak mengerti dan tidak mau melapor, korban mencabut laporan, keterbatasan SDM, belum adanya UPTD PPA di kabupaten Pidie Jaya sehingga Bidang P3A masih menjadi salah salah satu Devisi di Dinas Sosial Kabupaten Pidie Jaya. Akibat dari peran ini tidak dijalankan dengan maksimal yaitu, berpotensi terjadinya pelanggaran HAM, tindakan pidana yang tidak tertangani, tanggung jawab pemerintah dianggap gagal, trauma mendalam bagi korban, kerusakan hubungan sosial yang signifikan, peningkatan kemiskinan dan ketidaksetaraan, serta hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi yang seharusnya melindungi. Disarankan agar Bidang P3A meningkatkan sosialisasi dan edukasi berkelanjutan tentang kekerasan, serta disarankan agar Dinas Sosial menambah SDM ke Bidang P3A. Kepada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya juga disarankan agar meningkatkan dana untuk efektivitas program pencegahan dan penanganan kekerasan, serta membuat UPTD PPA untuk fokus dan memiliki efektivitas yang lebih baik. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 159189 2025-07-09 10:37:57 2025-07-09 11:12:33 machine generated