Multazam S Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2025 id Indonesia

Skripsi

Pasal 3 huruf n Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak untuk memperoleh pendidikan. Namun, pada kenyataannya penyelenggaraan pendidikan di LPKS belum optimal terhadap anak yang berkonflik dengan hukum selama menjalani proses penyidikan. Tujuan penulisan skripsi ini adalah menjelaskan pemenuhan hak pendidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada tahap penyidikan, hambatan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan responden dan informan dan data sekunder yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dengan melihat dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPKS Rumoh Seujahtera Jroh Naguna belum menyediakan pendidikan formal. Sebaliknya, LPKA Kelas II Banda Aceh sudah menjalankan pendidikan melalui PKBM Meutuah LPKA, yang mencakup pendidikan dengan paket A, B, serta C. Terdapat faktor penghambat yaitu karena keterbatasan anggaran dana sehingga tidak dapat menghadirkan pengajar dan fasilitas sarana/prasarana di LPKS yang belum memadai untuk melaksanakan pendidikan formal. Upaya yang dilakukan LPKS Rumoh Seujahtera Jroh Naguna yaitu pekerja sosial melakukan antar jemput anak ke sekolah formal di luar LPKS. Keluarga wajib menunjukkan surat keterangan aktif sekolah sebagai bukti bahwa anak tersebut telah benar menjalani pendidikan dan selama anak berada di luar LPKS, orang tua juga bertanggung jawab penuh atas anak tersebut. Disarankan kepada Dinas Sosial diharapkan dapat memberikan perhatian khusus terhadap pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara mengalokasikan anggaran secara khusus untuk kebutuhan pendidikan mereka dan Pemerintah Daerah serta instansi terkait perlu segera melakukan peningkatan fasilitas di LPKS. EDUCATION - LAW CHILD ABUSE - CRIMINOLOGY - CRIMINAL LAW THEFT - LAW 345.025 554 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 159133 2025-07-09 06:03:31 2025-10-03 15:17:58 machine generated