Electronic Theses and Dissertation

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, disebutkan anak adalah individu di bawah 18 tahun, belum menikah, dan termasuk janin. Setiap anak memiliki hak seperti hak perlindungan. Meskipun ada Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak, yang memberikan kerangka dasar untuk perlindungan anak. Namun, kekerasan terhadap anak masih menjadi masalah serius di Kota Banda Aceh. Kekerasan fisik anak di Kota Banda Aceh tahun 2021 menunjukkan angka 65, tahun 2022 sebanyak 68, tahun 2023 58 kasus, dan tahun 2024 50 kasus. Oleh karena itu pemerintah melalui dinas terkait melakukan kolaborasi dengan instansi di lingkup Pemerintah Kota, LSM dan Masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan collaborative governance dan faktor yang menghambat collaborative governance dalam melindungi anak dari kekerasan fisik di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan kolaborasi telah memberikan dampak yang baik meliputi peningkatan kesadaran masyarakat, kemudahan penanganan kasus, perluasan mekanisme pelaporan karena banyak saluran laporan yang tersedia. Namun, sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat di gampong belum menyeluruh, masih terdapat kesenjangan informasi antar masyarakat. Masih ada masyarakat yang belum mendapat sosialisasi pencegahan kekerasan anak. Hambatan yang terjadi adalah kurangnya anggaran, masih adanya ego sektoral, dan perbedaan perspektif. Diharapkan komitmen dari semua pihak lebih ditingkatkan agar tidak ada lagi ego sektoral diantara dinas, memperluas jangkauan sosialisasi kepada masyarakat, dan membuat regulasi yang lebih baik terkait anggaran agar pelayanan dan penanganan kasus tidak terhambat.

According to Indonesian Law No. 35 of 2014, a child is defined as an individual under the age of 18, who is unmarried, and this definition also includes a fetus. Every child has the right to protection. Although the Banda Aceh City Regulation No. 2 of 2021 establishes a basic framework for child protection through the Child-Friendly City initiative, violence against children remains a significant issue in Banda Aceh. Statistics show the number of reported cases of physical violence against children in Banda Aceh: there were 65 cases in 2021, 68 cases in 2022, 58 cases in 2023, and 50 cases in 2024. To address this issue, the government has collaborated with various agencies within the Banda Aceh City Government, non-governmental organizations (NGOs), and the community. This study aims to understand and explain collaborative governance, as well as the factors that hinder effective collaboration in protecting children from physical violence in Banda Aceh. Utilizing a qualitative descriptive method, the study employs data collection techniques that include interviews and documentation. The study's results indicate that collaboration has had a positive impact, leading to increased community awareness, improved case handling, and the expansion of reporting mechanisms through multiple channels. However, the outreach efforts to educate the community, particularly in villages, are not comprehensive. There remains a gap in information, with some communities lacking socialization on preventing child violence. The challenges facing collaborative governance include budget constraints, sectoral egos, and differing perspectives among stakeholders. To overcome these obstacles, it is crucial to enhance the commitment of all parties involved to eliminate sectoral egos, expand community outreach efforts, and establish better regulations regarding budgeting. This will ensure that services and case handling are not hindered.