Electronic Theses and Dissertation

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memuat ketentuan pelindungan terhadap korban perkosaan. Selain itu, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat juga mengatur mengenai tindak pidana tersebut. Tindak pidana perkosaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menimbulkan persoalan kepastian pelindungan dan keadilan bagi korban perkosaan.

Penelitian ini bertujuan menjelaskan pelindungan korban tindak pidana perkosaan berdasarkan ketentuan dalam UU TPKS dan Qanun Jinayat serta menilai UU TPKS dan Qanun Jinayat manakah di antara keduanya yang lebih melindungi korban perkosaan.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan teknik pengumpulan bahan melalui studi kepustakaan yang mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel, dan penelitian terkait pelindungan korban tindak pidana perkosaan. Pendekatan yang dilakukan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), serta perbandingan undang-undang (comparative law).

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelindungan hukum korban perkosaan dalam UU TPKS diatur dalam Pasal 42 dan mengenai hak korban diatur pada Pasal 69 UU TPKS, sedangkan dalam Qanun Jinayat tidak terdapat pasal yang secara langsung mengatur tentang pelindungan korban, namun ketentuan tersebut tersirat dalam Pasal 51 terkait dengan hak restitusi. Dalam konteks pelindungan korban perkosaan, Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2019 yang membicarakan terkait pelindungan korban perkosaan, namun hanya pada lingkup korban perempuan dan anak. Sehingga pelindungan demikian tidak meliputi pelindungan bagi laki-laki yang mungkin menjadi korban perkosaan. Karenanya UU TPKS terbilang lebih baik karena mengatur pelindungan korban dengan sangat detail, sedangkan Qanun Jinayat dengan sangat sederhana.

Disarankan Pemerintah Aceh mengakomodir UU TPKS setidak-tidaknya dengan cara menyisipkan satu pasal di antara Pasal 72 dan Pasal 73 menjadi Pasal 72A yang pada pokoknya menyatakan terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam Qanun Jinayat penanganannya mengacu pada undang-undang terkait kekerasan seksual.

Law Number 12 of 2022 on the Crime of Sexual Violence contains provisions regarding the protection of rape victims. In addition, Qanun Aceh Number 6 of 2014 on Jinayat Law also regulates such criminal acts. However, the regulation of the crime of rape in both Law Number 12 of 2022 on the Crime of Sexual Violence and Qanun Aceh Number 6 of 2014 on Jinayat Law raises issues concerning the certainty of protection and justice for rape victims. This research aims to explain the protection of rape victims based on the provisions in the TPKS Law and the Jinayat Qanun and to assess which of the two, TPKS Law or Jinayat Qanun, provides better protection for rape victims. This thesis applies a normative juridical research method using literature study techniques to collect legal materials including primary legal sources such as laws and regulations, court decisions, and secondary legal sources such as books, journals, articles, and other research related to the protection of rape victims. The approach used includes the statute approach and comparative law. The results of this study show that the legal protection of rape victims in the TPKS Law is regulated in Article 42 and victims’ rights are stipulated in Article 69 of the TPKS Law. On the other hand, the Jinayat Qanun does not contain any article that directly regulates victim protection. However, such provisions are implied in Article 51 which relates to the right to restitution. In the context of rape victim protection, Qanun Aceh Number 9 of 2019 addresses the protection of rape victims but it is limited to female and child victims only. As such, it does not extend protection to male victims of rape. Therefore, the TPKS Law is considered more comprehensive as it regulates victim protection in great detail while the Jinayat Qanun regulates it only in a very limited manner. It is recommended that the Aceh Government incorporate the provisions of the TPKS Law at the very least by inserting an article between Articles 72 and 73 to be named Article 72A which essentially states that for criminal acts of sexual violence regulated in the Jinayat Qanun their handling shall refer to the national law concerning sexual violence.