Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK

Sesuai dengan PP No. 24 Tahun 1997 mengenai Pendaftaran Tanah, tujuan pendaftaran tanah adalah untuk memastikan kepastian hukum terkait hak-hak atas tanah, meningkatkan penguasaan tanah dengan cara yang lebih teratur, dan mengurangi sengketa yang mungkin terjadi di masyarakat. Namun, masih ada kasus di mana sertifikat hak milik dibatalkan, seperti yang tercantum dalam Putusan Nomor 13/Pdt. G/2018/PN jth.
Tujuan dari penelitian tesis ini ialah menganalisa dan menguraikan bagaimana pelaksanaan pembatalan sertipikat hak milik berdasarkan keputusan pengadilan, serta dampak hukum yang ditimbulkannya terhadap pihak ketiga.
Penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian normatif empiris, yang menggabungkan analisis terhadap norma-norma hukum, termasuk peraturan dan doktrin hukum, dengan data yang diperoleh dari lapangan. Metode ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lengkap mengenai penerapan hukum dalam praktiknya.
Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa resolusi perselisihan berkaitan dengan pencabutan sertifikat hak atas tanah di BPN dapat dilakukan melalui beberapa metode, di antaranya adalah dengan mengajukan permohonan, tanpa permohonan, atau sesuai dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini dapat dilihat dalam kasus yang terjadi di Kabupaten Aceh Besar, di mana Sertipikat Hak Milik Nomor 278 dibatalkan berdasarkan keputusan pengadilan yang mengungkapkan adanya kelemahan hukum. Pencabutan sertipikat tersebut memberikan konsekuensi hukum bagi pihak ketiga yang bertransaksi dengan niat baik, sehingga perlu adanya kehati-hatian dalam memverifikasi keabsahan sertifikat sebelum melakukan transaksi. Memastikan keaslian sertifikat bukan hanya menjadi kewajiban pembeli, melainkan juga melibatkan peran penjual, PPAT, dan BPN.
Diharapkan agar setiap pihak yang terlibat dalam konflik terkait tanah memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang prosedur hukum yang relevan dan menaati regulasi tersebut. Hal ini meliputi memastikan bahwa dokumen yang tersedia adalah valid sebelum melakukan transaksi serta mengikuti jalur hukum dengan niat baik untuk memastikan kepastian hukum. Selanjutnya, pemerintah, khususnya BPN perlu memperbaiki pengawasan administrasi dan memperketat prosedur verifikasi saat menerbitkan sertipikat. Kepada PPAT, agar lebih cermat serta mematuhi prinsip kehati-hatian dalam proses pembuatan setiap Akta Jual Beli demi terjaminnya kepastian hukum dalam transaksi jual beli. Di samping itu, penting untuk menjelaskan aturan mengenai penegakan dan perlindungan hukum bagi pembeli yang bertindak dengan niat baik, demi tercapainya sistem pertanahan yang lebih teratur, adil dan jelas dalam hal kepastian hukumnya.


Kata Kunci: Akibat Hukum, Pembatalan Sertipikat, Putusan Pengadilan.

ABSTRACT Based on Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration, the purpose of land registration is to provide legal certainty over land rights, to promote better-planned land control, and to reduce land disputes within society. However, cases of land title certificate cancellations, such as in Decision Number 13/Pdt.G/2018/PN Jth, are still found. The aim of this research is to analyze and explain the implementation of land title certificate cancellation based on a court decision, as well as the legal consequences of such cancellation for third parties. This study employs a normative-empirical juridical method is a research approach that combines the analysis of legal norms (statutory regulations and legal doctrines) with empirical data from the field to gain a comprehensive understanding of the application of law in practice. The research findings show that the resolution of disputes regarding the cancellation of land title certificates at the National Land Agency (BPN) can be conducted through application, without application, or based on the execution of a final and binding court decision, as illustrated by the case in Aceh Besar Regency, where Land Title Certificate Number 278 was canceled following a court decision due to legal defects. The cancellation of certificates carries legal consequences for third parties acting in good faith, thus requiring careful verification of the certificate's validity before conducting transactions. The responsibility for ensuring the validity of certificates rests not only on the buyer but also on the seller, the Land Deed Official (PPAT) and BPN. It is recommended that all parties involved in land disputes better understand and comply with applicable legal procedures, by ensuring the validity of documents prior to transactions and adhering to legal pathways in good faith to maintain legal certainty. Moreover, the government, particularly BPN. To PPAT to be more careful and comply with the principle of prudence in the process of making a sale dan purchase deed in order to ensure legal certainly in land sale and purchase transactions. In addition, it is important to explain the rules regarding enforcemen and legal protection for good faith buyer, in order to achieve a more organized, fair and clear land system in terms of legal centainly. Keywords: Legal Consequences, Certificate Cancellation, Court Decision.