Yusnidar Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh hukum kenotariatan 2025

Theses

ABSTRAK Sesuai dengan PP No. 24 Tahun 1997 mengenai Pendaftaran Tanah, tujuan pendaftaran tanah adalah untuk memastikan kepastian hukum terkait hak-hak atas tanah, meningkatkan penguasaan tanah dengan cara yang lebih teratur, dan mengurangi sengketa yang mungkin terjadi di masyarakat. Namun, masih ada kasus di mana sertifikat hak milik dibatalkan, seperti yang tercantum dalam Putusan Nomor 13/Pdt. G/2018/PN jth. Tujuan dari penelitian tesis ini ialah menganalisa dan menguraikan bagaimana pelaksanaan pembatalan sertipikat hak milik berdasarkan keputusan pengadilan, serta dampak hukum yang ditimbulkannya terhadap pihak ketiga. Penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian normatif empiris, yang menggabungkan analisis terhadap norma-norma hukum, termasuk peraturan dan doktrin hukum, dengan data yang diperoleh dari lapangan. Metode ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lengkap mengenai penerapan hukum dalam praktiknya. Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa resolusi perselisihan berkaitan dengan pencabutan sertifikat hak atas tanah di BPN dapat dilakukan melalui beberapa metode, di antaranya adalah dengan mengajukan permohonan, tanpa permohonan, atau sesuai dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini dapat dilihat dalam kasus yang terjadi di Kabupaten Aceh Besar, di mana Sertipikat Hak Milik Nomor 278 dibatalkan berdasarkan keputusan pengadilan yang mengungkapkan adanya kelemahan hukum. Pencabutan sertipikat tersebut memberikan konsekuensi hukum bagi pihak ketiga yang bertransaksi dengan niat baik, sehingga perlu adanya kehati-hatian dalam memverifikasi keabsahan sertifikat sebelum melakukan transaksi. Memastikan keaslian sertifikat bukan hanya menjadi kewajiban pembeli, melainkan juga melibatkan peran penjual, PPAT, dan BPN. Diharapkan agar setiap pihak yang terlibat dalam konflik terkait tanah memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang prosedur hukum yang relevan dan menaati regulasi tersebut. Hal ini meliputi memastikan bahwa dokumen yang tersedia adalah valid sebelum melakukan transaksi serta mengikuti jalur hukum dengan niat baik untuk memastikan kepastian hukum. Selanjutnya, pemerintah, khususnya BPN perlu memperbaiki pengawasan administrasi dan memperketat prosedur verifikasi saat menerbitkan sertipikat. Kepada PPAT, agar lebih cermat serta mematuhi prinsip kehati-hatian dalam proses pembuatan setiap Akta Jual Beli demi terjaminnya kepastian hukum dalam transaksi jual beli. Di samping itu, penting untuk menjelaskan aturan mengenai penegakan dan perlindungan hukum bagi pembeli yang bertindak dengan niat baik, demi tercapainya sistem pertanahan yang lebih teratur, adil dan jelas dalam hal kepastian hukumnya. Kata Kunci: Akibat Hukum, Pembatalan Sertipikat, Putusan Pengadilan. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 158567 2025-07-04 16:32:16 2025-07-04 16:38:19 machine generated