Ayu Mutia Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Program Studi Magister Ilmu Hukum 2025

Theses

Pasal 9 huruf j Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan secara tegas menyatakan bahwa narapidana berhak memperoleh upah atas pekerjaan yang dilakukan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Namun, hingga kini belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur mekanisme pembayaran upah tersebut. Akibatnya, pemberian hak-hak narapidana tidak dapat terpenuhi dengan baik. Tujuan penulisan tesis ini untuk menganalisis pemenuhan hak narapidana mendapatkan upah hasil bekerja, untuk menganalisis kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak Narapidana mendapatkan upah hasil bekerja, dan untuk menganalisis upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam pemenuhan hak Narapidana upah hasil bekerja. Tesis ini menerapkan metode penelitian yuridis empiris. Data diperoleh melalui penelitian lapangan dan juga pelitian kepustakaan. Penelitian lapangan menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dengan responden dan informan. Penelitian kepustakaan memanfaatkan data sekunder dengan menelaah literatur serta peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan Upah yang diberikan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga dari penghasilan yang didapatkan narapidana dari hasil penjualan barang produksinya belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Lembaga Kelas III Lhoknga terdapat banyak kegiatan produktif yang dilakukan oleh narapidana seperti barbershop, pertanian, dan mengelas. Kendala yang dihadapi adalah tidak adanya peraturan yang terperinci mengenai besaran upah yang harus diterima oleh narapidana, pemasaran produk hasil kerja, kurangnya minat dari narapidana untuk bekerja, dan belum adanya kerja sama dengan pihak ketiga baik dari Perusahaan, UMKM maupun pihak swasta. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah Mengadakan Kesepakatan tentang Upah yang diterima oleh narapidana, Mengadakan Pameran Hasil Produksi, Memberikan Penyuluhan kepada narapidana tentang Pentingnya Pembinaan Kerja, Menjelaskan Transparansi tentang Upah, Kerjasama dengan Pihak Ketiga dan meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan melalui pelatihan keterampilan bagi narapidana. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan disarankan untuk menetapkan peraturan pelaksanaan yang mengatur secara rinci mengenai upah yang berhak diterima narapidana atas pekerjaan yang dilakukan. Peraturan ini akan membantu Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia dalam menentukan besaran upah yang seharusnya diberikan kepada narapidana yang telah bekerja. Diharapkan kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga untuk meningkatkan pemasaran melalui pameran diruang publik barang-barang hasil produksi narapidana agar lebih efektif dalam memasarkannya dan meningkatkan minat beli masyarakat sehingga upah yang diterima narapidana dapat lebih meningkat. Pihak lapas dapat mengadakan pameran dan penyuluhan untuk membantu narapidana lebih siap kembali ke masyarakat serta membuka peluang kerja dan usaha setelah bebas. Kata Kunci: Upah, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 158307 2025-07-03 10:31:13 2025-07-03 10:42:34 machine generated