Deddy Yusuf Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Program Studi Magister Hukum Unsyiah 2025

Theses

ABSTRAK Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, kreditur memiliki hak untuk melakukan parate eksekusi. Bank dapat menjalankan eksekusi terhadap objek hak tanggungan secara mandiri. Mahkamah Syar’iyah telah membatalkan akta hibah yang menjadi dasar penerbitan Sertipikat hak milik yang sebelumnya digunakan sebagai hak tanggungan. Masalah hukum timbul ketika hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya, yang telah dijadikan jaminan di bank, dibatalkan karena dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan yang digunakan hakim dalam membatalkan akta hibah yang telah dijadikan objek jaminan hak tanggungan. Penelitian ini juga meneliti kekuatan hukum dari Sertipikat dan akta dalam konteks hak tanggungan bank serta melindungi hak pemegang hak tanggungan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif yuridis, menggunakan pendekatan peraturan hukum, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer serta sekunder. Data yang ada akan dikumpulkan dan kemudian dianalisis dengan cara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim karena hibah terhadap seluruh harta kekayaan yang bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam. Putusan tersebut membatalkan seluruh dokumen terkait termasuk Sertipikat hak milik, akta pemberian hak tanggungan, serta perjanjian kredit yang merupakan bukan wewenang peradilan agama. Perlindungan hukum bagi kreditur yaitu dengan mengajukan gugatan terkait perbuatan melawan hukum dan menuntut ganti kerugian dari debitur di pengadilan negeri, sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 dari KUHPerdata. Diharapkan dalam menyelesaikan kasus penghapusan hibah, hakim menggunakan prinsip kecermatan. Karena penghapusan hak tanggungan bukan wewenang Mahkamah Syar'iyah. Hakim juga diharapkan untuk merujuk pada Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 mengenai Hak Tanggungan sebagai landasan hukum yang relevan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Tanggungan, Pembatalan Hibah, Mahkamah Syar’iyah, Kepastian Hukum. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 158281 2025-07-03 08:14:30 2025-07-03 08:43:50 machine generated