PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH KOMUNITAS ADAT TERPENCIL DI KAWASAN PERBATASAN ACEH TIMUR ( STUDI KASUS : KECAMATAN SIMPANG JERNIH) | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    SKRIPSI

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH KOMUNITAS ADAT TERPENCIL DI KAWASAN PERBATASAN ACEH TIMUR ( STUDI KASUS : KECAMATAN SIMPANG JERNIH)


Pengarang

PURNAMA SURI ANADI - Personal Name;

Dosen Pembimbing

Afrijal - 199104182020121003 - Dosen Pembimbing I



Nomor Pokok Mahasiswa

2110104010019

Fakultas & Prodi

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik / Ilmu Pemerintahan (S1) / PDDIKTI : 65201

Penerbit

Banda Aceh : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala., 2025

Bahasa

Indonesia

No Classification

307.141 2

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

ABSTRAK

Komunitas Adat Terpencil (KAT) merupakan kelompok masyarakat yang hidup dan tinggal di daerah terpencil, dan relatif terisolasi dari perkembangan masyarakat umum. Mereka memiliki cara hidup yang khas, serta struktur sosial yang berbeda dari masyarakat modern, dan seringkali menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran pemerintah daerah Aceh Timur dalam pembangunan infrastruktur wilayah Komunitas Adat Terpencil di kawasan perbatasan Aceh Timur Kecamatan Simpang Jernih. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan metode pengumpulan data Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori peran menurut Biddle & Thomas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan perannya, namun belum secara optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya keluhan masyarakat terkait ketidaktersediaan infrastruktur yang memadai Masyarakat merasa pelayanan yang diberikan belum memenuhi ekspetasi yang diharapkan. Terdapat kesenjangan antara klaim pemerintah dan kenyataan di lapangan, di mana keterlibatan masyarakat dalam pembangunan masih minim. Ketidakpuasan ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memengaruhi partisipasi politik mereka. Adapun hambatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Aceh Timur dalam pembangunan infrastruktur Komunitas Adat Terpencil adalah Kondisi geografis yang sulit dijangkau menyebabkan proses pembangunan berlangsung lebih lama dibandingkan wilayah lain yang memiliki infrastruktur pendukung yang memadai. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi faktor yang sering kali menghambat pelaksanaan pembangunan. Diharapkan pemerintah harus lebih proaktif dalam menjalankan perannya guna memenuhi harapan masyarakat dan juga harus adanya dialog terbuka antara masyarakat Komunitas Adat Terpencil dengan pemerintah daerah secara langsung supaya dapat saling memberikan pendapat dan juga saran serta pemahaman terkait pembangunan di wilayah tersebut.

Kata Kunci : Peran, Pembangunan Infrastruktur, KAT, Aceh Timur

ABSTRACT Komunitas Adat Terpencil are groups of people who live in remote areas and are relatively isolated from the development of the general society. They have a distinct way of life, a social structure that differs from modern society, and often face limited access to basic services such as infrastructure, education, and healthcare. This study aims to examine the role of local government in infrastructure development in the Komunitas Adat Terpencil areas located in the border region of Aceh Timur. This research uses a qualitative methodology with observation, interviews, and documentation methods. The study applies the role theory by Biddle & Thomas. The findings indicate that the local government has not optimally fulfilled its role, as perceived by the community who feel that the services provided do not meet their expectations. There is a gap between the government’s claims and the reality on the ground, where community involvement in development remains minimal. This dissatisfaction can reduce public trust in the government and affect their political participation. The challenges faced by the local government of Aceh Timur in infrastructure development for Komunitas Adat Terpencil include difficult geographic conditions, which prolong the development process compared to other areas with adequate supporting infrastructure. Additionally, budget constraints are often a significant barrier to implementation. It is recommended that the government be more proactive in fulfilling its role to meet community expectations and establish open dialogue between Komunitas Adat Terpencil and local government to exchange opinions, suggestions, and understanding regarding development in the area. Keywords : Role, Infrastructure Development, KAT, Aceh Timur

Citation



    SERVICES DESK