Electronic Theses and Dissertation

Kebijakan Pemerintah Daerah, (PEMDA) adalah salah satu faktor penting dalam mewujudkan pendidikan Dayah yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskrpsikan permasalahan yang meliputi dasar yuridis implimentasi pendidikan Dayah, kebijakan PEMDA NAD dan dampak kebijakan terhadap aksesibilitas mayarakat untuk memperoleh pendirian Dayah penelitian ini mempergunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen wawancara dan dokumentasi, subjek penelitiannya adalah Badan Pembinaan pendidikan Dayah Provinsi NAD, Departemen Agama Provinsi NAD dan Himpunan Ulama Dayah Aceh Provinsi NAD . Hasil analisis data ditemukan bahwa, (I) dasar yuridis kebijakan pendidikan Dayah di Aceh adalah bagian dari keistimewaan Aceh yang menjadi Otoritas kebijakan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Undang-udang Pemerintah Daerah Nomor 22 Tahun 1999, PP Undang-undang keistimewaan Aceh Nomar 44 Tahun 1999 Nomor 83 tahan, 2003 dan UU Pemerintahan Aceh No. 2006. (2) lmplamentasi kebijakan pendidikan Dayah di lakukan oleh Badan pembinaan Pendidikan Dayah sesuai dengan qanun nomor 5 tahun 2007 Seer kebijakan menyangkut Pendidikan Dayah akan dilakukan oleh Badan Pembinaan pendidikan Dayah yang akan memberikan laporan kepada Gubernur Aceh dan Gubernur akan melaporkan dalam LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban ) kepada DPR - A (Dewan Perwakilan Rakyat-Aceh) setiap tahum (3) Dampak kebijakan Pemda terhadap aksesibilitas masyarakat memperoleh pendidikan Dayah hanya berdampak pada tataran birokratis dan prosedural . Tanpa adanya community participation, layakna sebelum
PEMDA mengeluarkan kebijakan tentang pendidikan Dayah

Kata kunci : Kebijakan dan Pendidikan Dayah

Tidak Tersedia Deskripsi