M. Syuib Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala 2025

Dissertation

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh lahir melalui proses panjang, rumit, dan penuh dinamika. Hadirnya UUPA menjadi titik balik untuk membangun Aceh yang lebih maju dan sejahtera. Keyakinan itu sangat beralasan mengingat materi muatan UUPA yang sangat lengkap meliputi aspek pemerintahan, politik, hukum, ekonomi, sosial-budaya, hingga adat istiadat. UUPA telah dinyatakan sebagai lex specialis bagi Aceh. Namun, dalam implementasinya, UUPA seringkali mengalami konflik norma dengan undang-undang lain. Materi muatannya tidak selamanya dianggap khusus ketika berhadapan dengan undang-undang lain yang materi muatannya lebih spesifik. Kondisi ini bisa merugikan UUPA, sehingga diperlukan cara alternatif dalam menyelesaikan konflik norma tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah pertama untuk mengkaji kedudukan UUPA dalam konteks NKRI, kedua mengkaji relevansi penggunaan asas lex specialis derogate legi generali dalam penyelesaian konflik norma UUPA serta ketiga untuk menemukan model alternatif penyelesaian konflik norma UUPA selain penggunaan asas lex specialis derogat legi generali yang selama ini digunakan. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, sejarah, perbandingan, dan konseptual. Sifat penelitian ini adalah preskriptif dan sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan terkait seperti UUPA, UU Pemilu dan Pilkada serta UUD NRI tahun 1945. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku teks, risalah sidang, naskah akademik, jurnal, hasil penelitian, dan pendapat atau doktrin dari pada ahli hukum. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dari sudut pandang konsep lex specialis kedudukan UUPA sebagai lex specialis tidak terlalu kuat mengingat materi muatannya yang beragam, teori lex specialis menekankan pada kedetailan materi muatan. Namun demikian dalam sistem hukum Indonesia, UUPA tetap dipandang sebagai sebuah undang-undang yang bersifat khusus mengingat landasan yuridis pembentukannya didasarkan pada ketentuan Pasal 18B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 serta aspek historis yang melatar belakanginya. Untuk itu, relevansi pengunaan asas lex speclialis derogate legi generali dalam penyelesaian konflik norma UUPA tetap relevan sepanjang pemahaman kekhususan didasarkan pada landasan yuridis dan historis pembentukannya. Namun dalam hal pemaknaan kekhususan dilihat menurut konsep lex specialis, maka penggunaan asas lex specialis derogate legi generali pada UUPA menjadi tidak relevan. Untuk itu, semestinya keberadaan Aceh sebagai daerah khusus perlu dipertegas dalam norma hukum dasar negara yakni UUD NRI tahun 1945 atau melalui penambahan norma derogasi pada UUPA. Selain itu, UUPA semestinya dipandang sebagai sebuah subsistem hukum dari sistem hukum nasional, dengan begitu keberagaman materi muatan bukan menjadi halangan untuk dikategorikan sebagai undang-undang khusus. Alternatif lain adalah menempatkan norma-norma UUPA dalam perspektif penguatan Syariat Islam mengingat secara historis kekhususan Aceh yang paling fundamental adalah dalam bidang Syariat Islam, dengan begitu mempertahankan kekhususannya akan lebih mudah. Disarankan kepada Pemerintah agar komit dan konsisten dalam memandang dan menjalankan UUPA sebagai undang-undang yang bersifat lex specialis bagi Aceh. Kepada MPR dalam hal adanya amandemen Konstitusi, maka keberadaan Pasal 18B ayat (1) perlu dipertegas kembali dengan mencantumkan daerah-daerah khusus dan istimewa secara jelas. Kepada DPR Aceh dan Pemerintah Aceh, dalam hal adanya potensi revisi UUPA, maka perlu ditambah norma yang menderogasi norma lain dalam bidang-bidang tertentu yang dipandang krusial dan penting. Kata Kunci: UUPA, Konflik Norma, Lex Specialis Derogate Legi Generali 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 157459 2025-06-23 18:39:40 2025-06-24 09:37:19 machine generated