Lilies Andayani Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum Magister Kenotariatan 2025

Theses

Kepastian hukum terhadap batas gampong dapat terwujud ketika penetapan dan penegasan batas gampong telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 45/2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Permendagri Pedoman PPBDes), Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Besar berwenang dalam menyelesaikan perselisihan batas gampong berdasarkan Permendagri Pedoman PPBDes serta Peraturan Bupati Aceh Besar No. 48 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Besar. Namun, dalam kenyataannya Pemerintah Kabupaten Aceh Besar belum melaksanakan penyelesaian perselisihan batas gampong di Kemukiman Siem Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Seperti perselisihan yang terjadi antara gampong Lamklat-Lambitra, Lambitra-Lieue, Lieue-Lambiheu Siem, Lamreh-Siem, dan Lamreh-Lam Asan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan penyelesaian perselisihan batas gampong yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Serta menjelaskan hambatan dan upaya pencegahan perselisihan batas gampong oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yang mengutamakan data lapangan (field research) sebagai data primer dan data kepustakaan (library reseach) sebagai data sekunder. Pendekatan penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif yang bersifat analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyelesaian perselisihan batas gampong yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah dengan melakukan mediasi, namun Pemerintah Kabupaten Aceh Besar belum melaksanakan kewenangannya tersebut. Hambatan pencegahan penyelesaian perselisihan terjadi dikarenakan tidak adanya sinergisitas antara Lembaga Adat Mukim dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, penetapan batas gampong tidak dilakukan secara berkala, dan Imeum Mukim sebagai ketua lembaga adat mukim tidak memahami batas gampong dalam wilayah kedudukannya. Upaya pencegahan perselisihan batas desa oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah dengan melaksanakan Penetapan dan Penegasan Batas Desa sesuai dengan pedoman yang telah diuraikan dalam Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Besar untuk bertindak melaksanakan penyelesaian perselisihan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Aceh Besar, dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa khususnya di Kemukiman Siem Kabupaten Aceh Besar. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 157341 2025-06-21 11:50:26 2025-06-23 08:54:35 machine generated