<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<modsCollection xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" xmlns:slims="http://slims.web.id" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-3.xsd">
<mods version="3.3" id="15626">
 <titleInfo>
  <title>PENERAPAN KETENTUAN PIDANA TERHADAP TINDAKRNPIDANA PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (SUATU PENELITIAN DI KABUPATEN ACEH JAYA)</title>
 </titleInfo>
 <name type="Personal Name" authority="">
  <namePart>supriadi</namePart>
  <role>
   <roleTerm type="text">Primary Author</roleTerm>
  </role>
 </name>
 <typeOfResource manuscript="no" collection="yes">mixed material</typeOfResource>
 <genre authority="marcgt">bibliography</genre>
 <originInfo>
  <place>
   <placeTerm type="text">Banda Aceh</placeTerm>
   <publisher>Fakultas Hukum</publisher>
   <dateIssued>2015</dateIssued>
  </place>
 </originInfo>
 <language>
  <languageTerm type="code">id</languageTerm>
  <languageTerm type="text">Indonesia</languageTerm>
 </language>
 <physicalDescription>
  <form authority="gmd">Skripsi</form>
  <extent></extent>
 </physicalDescription>
 <note>ABSTRAK&#13;
SUPRIADI, PENERAPAN KETENTUAN PIDANA TERHADAP&#13;
2015 TINDAK  PIDANA  PENAMBANGAN EMAS&#13;
TANPA IZIN&#13;
(Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Jaya)&#13;
Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala&#13;
(iv, 57)., pp., bibl.,&#13;
( Mukhlis., S.H., M.Hum. )&#13;
Pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang&#13;
Pertambangan Mineral dan Batu Bara disebutkan, bahwa “Setiap orang yang&#13;
melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin&#13;
Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK),&#13;
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp&#13;
10 miliar”. Namun dalam kenyataannya di Kabupaten Aceh Jaya masih adanya&#13;
masyarakat yang melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin dan tidak&#13;
pernah diberikan sanksi pidana.&#13;
Penelitian  ini  bertujuan  untuk menjelaskan alasan-alasan  tidak&#13;
diterapkannya ketentuan pidana terhadap tindak pidana penambangan emas tanpa&#13;
izin, akibat tidak diterapkannya ketentuan pidana terhadap tindak pidana&#13;
penambangan emas tanpa izin dan upaya yang ditempuh oleh pihak terkait dalam&#13;
pencegahan terjadinya pencemaran lingkungan hidup akibat dari penambangan&#13;
emas tanpa izin.&#13;
Untuk memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan penelitian&#13;
kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Penelitian&#13;
kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari&#13;
peraturan perundang-undangan, buku-buku teks dan teori-teori yang berkaitan&#13;
dengan penelitian ini. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data&#13;
primer dengan mewawancarai responden dan informan.&#13;
Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan-alasan tidak diterapkannya&#13;
ketentuan pidana terhadap tindak pidana penambangan emas tanpa izin yaitu&#13;
dikhawatirkan akan menimbulkan efek baru (konflik sosial) di kalangan&#13;
masyarakat dan tidak adanya koordinasi diantara unsur penyelenggara Pemerintah&#13;
Kabupaten Aceh Jaya guna merumuskan kebijakan hukum (peraturan daerah)&#13;
dalam rangka penerapan ketentuan pidana terhadap tindak pidana penambangan&#13;
emas tanpa izin. Akibat tidak diterapkannya ketentuan pidana terhadap tindak&#13;
pidana penambangan emas tanpa izin yaitu terjadinya kerusakan lingkungan yang&#13;
tidak terkendali, mengancam keselamatan penambangan dan menciptakan kondisi&#13;
kesehatan yang buruk bagi pelaku dan masyarakat sekitarnya. Upaya yang&#13;
ditempuh oleh pihak terkait dalam pencegahan terjadinya pencemaran lingkungan&#13;
hidup akibat penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Aceh Jaya yaitu&#13;
melakukan pembinaan berupa pemberian izin di wilayah pertambangan rakyat,&#13;
melakukan penyuluhan terpadu dengan instansi terkait, melakukan penertiban dan&#13;
melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha pertambangan mengenai penanganan&#13;
limbah pertambangan.&#13;
Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan dinas&#13;
terkait agar melatih cara menambang yang ramah lingkungan bagi masyarakat&#13;
dan/atau pelaku usaha pertambangan. Disarankan kepada Pemerintah&#13;
Kabupaten Aceh Jaya agar menetapkan Standar Operasional Prosedur&#13;
(SOP) permohonan izin pertambangan emas.</note>
 <subject authority="">
  <topic>CRIMINAL LAW</topic>
 </subject>
 <subject authority="">
  <topic>ENVIRONMENTAL LAWS</topic>
 </subject>
 <classification>345</classification>
 <identifier type="isbn"></identifier>
 <location>
  <physicalLocation>ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala</physicalLocation>
  <shelfLocator></shelfLocator>
 </location>
 <slims:digitals/>
</mods>
<recordInfo>
 <recordIdentifier>15626</recordIdentifier>
 <recordCreationDate encoding="w3cdtf">2015-08-18 13:51:54</recordCreationDate>
 <recordChangeDate encoding="w3cdtf">2015-08-21 11:30:23</recordChangeDate>
 <recordOrigin>machine generated</recordOrigin>
</recordInfo>
</modsCollection>