PENGEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ACEH TIMUR SEBAGAI UPAYA PENGISIAN OTONOMI | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    THESES

PENGEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ACEH TIMUR SEBAGAI UPAYA PENGISIAN OTONOMI


Pengarang

Azhari - Personal Name;

Dosen Pembimbing



Nomor Pokok Mahasiswa

92120002

Fakultas & Prodi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Ilmu Ekonomi (S2) / PDDIKTI :

Subject
-
Kata Kunci
-
Penerbit

Banda Aceh : Prog. Studi Magister Ilmu Ekonomi., 1996

Bahasa

No Classification

-

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui posisi Pendapatan Asli Daerah, tingkat efisiensi dan efektivitas upaya pengumpulan Pendapatan Asli Daerah dan tingkat responsif antara penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan perkembangan ekonomi di Daerah Tk. II Aceh Timur

Data yang digunakan adalah data skunder meliputi seri waktu dani tahun anggaran 1984/1985 sampai dengan tahun anggaran 1994/1995 Cara analisis yang digunakan adalah kualitatif deskriftif dan kuantitatif induktif, yaitu dengan angka rasio dan analisis regresi linier sederhana tranformasi log bilangan pokok (e)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa () Posisi Pendapatan Asli Daerah Tk II Aceh Timur masih lemah, (ii) Tingkat cfisiensi upaya pengumpulan Pendapatan Asli Daerah sangat rendah dan tingkat efektivitasnya dapat dikatakan efektif, (iii) Elastisitas Pendapatan Asli Daerah terhadap PDRI lebih besar dari satu (clastis), sehingga dapat dikatakan bahwa perkembangan Pendapatan Asli Daerah responsif terhadap perkembangan perekonomian daerah

Implikasi hasil analisis, dalam rangka pelaksanaan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya-upaya (i) Intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan Pendapatan Asli Daerah, melalui peningkatan profesionalisme Aparatur Pemeritah dan partisipasi Masyarakat, peningkatan koordinasi dan pengawasan yang lebih seksama, (ii) Peninjauan kembali dan perubahan Peraturan Daerah, agar dapat dilaksakan penggabungan jemis-jemis pungutan terkait, perbaikan tatalaksana dan manajemen, meningkatkan kesadaran masyarakat dan penerapan sanksi hukum yang tegas, (iii) Pengerbangan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang bar khususnya sumber penerimaan non pajak dan retribusi daerah, (iv) Peningkatan efisiensi upaya pengumpulan PAD dengan konsep meminimumkan ongkos pungut dan memaksimumkan penerimaan PAD, dan (v) Peningkatan peranan Pemerintah dalam pengadaan prasarana ekonomi dan sarana produksi dalam rangka memperkuat kapasitas Pendapatan Asli Daerah

Tidak Tersedia Deskripsi

Citation



    SERVICES DESK