ANALISIS NERACA SUMBER DAYA ALAM SUB SEKTOR KEHUTANAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    THESES

ANALISIS NERACA SUMBER DAYA ALAM SUB SEKTOR KEHUTANAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH


Pengarang

SYARIFAH LIES FUAIDAH - Personal Name;

Dosen Pembimbing



Nomor Pokok Mahasiswa

93120015

Fakultas & Prodi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Ilmu Ekonomi (S2) / PDDIKTI :

Subject
-
Kata Kunci
-
Penerbit

Banda Aceh : Prog. Studi Megister Ilmu Ekonomi., 1998

Bahasa

No Classification

-

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat pulih (renewable resources), mempunyai fungsi yang komplek. Kerusakan hutan mempunyai dampak yang amat luas secara regional maupun nasional. Bahkan hutan alam yang terdapat diwilayah Indonesia mempunyai peranan dalam kehidupan global.
Eksploitasi hutan oleh swasta bertujuan untuk memperoleh kayu sebagai komoditi utama, meskipun pada hutan tertentu nilai kayu tidak seberapa jika dibandingkan dengan nilai hutan tersebut secara keseluruhan, seperti kawasan hutan lindung dan kawasan hutan PPA Sehingga keberadaan hutan ini benar-benar dijaga dan dilarang untuk dieksploitasi. Hutan produksi dan hutan konversi di Propinsi Daerah lstimewa Aceh mempunyai luas 2.513.094 Ha. Hasil estimasi neraca fisik selama 10 tahun memperlihatkan penyusutan kedua hutan ini sebesar 47,22 % atau 4, 7 % per tahun. Pengurangan hutan tersebut terutama disebabkan oleh ilegal loging mencapai 12.096 Ha/tahun. Selanjutnya hasil
perhitungan dalam penelitian menunjukkan nilai tambah sub sektor kehutanan terhadap PDRB adalah negatif, hal tersebut disebabkan oleh besamya nilai kerusakan akibat penebangan serta ilegal loging yang sangat sulit untuk diatasi.
Pemerintah menetapkan beberapa kebijaksanaan untuk menjaga keleslarian sumberdaya hutan seperti, TPTI, TJTI dan HTI. Dari kebijaksanaan tersebut hanya HTI yang terlaksana.

Tidak Tersedia Deskripsi

Citation



    SERVICES DESK