T. HARI MERDEKA Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Universitas Syiah Kuala 2015 id Indonesia

Null

Selama melaksanakan kerja praktek pada Kantor UPTD Samsat Wilayah I Banda Aceh, dan menyusun penelitian ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan berikut: Berdasarkan hasil kerja praktik dapat disimpulkan secara keseluruhan Kantor UPTD Samsat wilayah I Banda Aceh telah melaksanakan Ketentuan Umum Perpajakan sesuai ketentuan yang mengacu pada PERDA Provinsi Daerah Istimewa Aceh yaitu Nomor 6 Tahun 1999 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Secara umum pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yaitu yang ke pertama adalah untuk memperoleh Buku Pemilik kendaraan bermotor (BPKB), Sedangkan tujuan pembayaran BBNKB yang kedua, ketiga dan seterusnya ditujukan sebagai syarat untuk memperpanjang masa berlakunya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Penetuan tarif BBN-KB menurut keputusan Mendagri dan Dirjen OTDA No. 10 tahun 2001 adalah sebagai berikut: • Penyerahan pertama ................................................ 10% x NJKB • Penyerahan kedua dan seterusnya........................... 1%x NJKB • Penyerahan karena Warisan ..................................... 0,1% x NJKB Dasar pengenaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dihitung sebagai perkalian dari 2 (dua) unsur pokok : • Nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) • Bobot kendaraan bermotor yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan akibat pengguna kendaraan bermotor. Besaran ketetapan Biaya Balik Nomor Kendaraan Bermotor (BBNKB) ditetapkan berdasarkan SPTPD yang diberitahukan oleh wajib pajak dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. Apabila kendaraan bermotor mengalami perubahan bentuk atau penggantian mesin, maka wajib pajak diharuskan untuk melaporkan dan mengisi SPTPD dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah selesai perubahan bentuk atau ganti mesin. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 15531 2015-08-12 13:21:04 2015-08-12 14:19:05 machine generated