Electronic Theses and Dissertation

Pemilihan Umum merupakan wadah bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk memilih pemimpin yang diinginkan, seluruh masyarakat tersebut termasuk didalamnya penyandang disabilitas dan lansia. Kunci utama keberhasilan Pemilu ialah akses menuju tempat pemungutan suara yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan sehingga memudahkan masyarakat dalam memilih terutama aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan lansia. Adapun permasalahan yang terjadi Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh dalam menyediakan aksesibilitas tempat pemungutan suara untuk penyandang disabilitas masih kurang ramah atau aksesibel seperti kurangnya alat bantu, sedangkan untuk lansia sudah cukup dengan pendamping yang membantu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan electoral governance yang dijalankan dalam aksesibilitas tempat pemungutan suara bagi penyandang disabilitas dan lansia oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh, serta menjelaskan faktor penghambat electoral governance yang dijalankan dalam aksesibilitas tempat pemungutan suara bagi penyandang disabilitas dan lansia oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori electoral governancei dari Mozzafar dan Schelder dengan indikator rule making, rule application, rule adjuction. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksesibilitas yang diberikan oleh Komisi Independen Permilihan Kota Banda Aceh masih belum sepenuhnya aksesibel akan tetapi petugas memberikan pelayanan sebaik mungkin. Hambatan yang ditemukan yaitu sosialisasi yang diberikan belum sesuai dengan fakta lapangan, dan kebutuhan spesifik yang masih kurang seperti tidak ada huruf braille dan lokasi yang sulit bagi yang menggunakan kursi roda. Harapannya Kmisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh lebih memberikan perhatian dalam penyediaan aksesibilitas tempat pemungutan suara dan memilih lokasi tempat pemungutan suara yang memudahkan akses penyandang disabilitas dan lansia.
Kata Kunci: Electoral Governance, Aksesibilitas, Disabilitas, Lansia, KIP Banda Aceh

General elections are a forum for all Indonesian people to elect the desired leaders, all of these people include people with disabilities and the elderly. The main key to the success of elections is access to polling stations that are in accordance with established regulations so that it makes it easier for people to vote, especially accessibility for people with disabilities and the elderly. The problems that occur in the Independent Election Commission of Banda Aceh City in providing accessibility of polling stations for people with disabilities are still less friendly or accessible such as the lack of assistive devices, while for the elderly it is enough with a companion who helps. This study aims to determine and explain the electoral governance carried out in the accessibility of polling stations for persons with disabilities and the elderly by the Independent Election Commission of Banda Aceh City, as well as to explain the inhibiting factors of electoral governance carried out in the accessibility of polling stations for persons with disabilities and the elderly by the Independent Election Commission of Banda Aceh City. The theory used in this research is the theory of electoral governance from Mozzafar and Schelder with indicators of rule making, rule application, rule adjuction. This research uses a qualitative method with a descriptive approach and uses data collection techniques of observation, interviews, and documentation. The results showed that the accessibility provided by the Independent Election Commission of Banda Aceh City was still not fully accessible but the officers provided the best possible service. The obstacles found are that the socialization provided is not in accordance with the facts on the ground, and specific needs that are still lacking such as no braille and difficult locations for those who use wheelchairs. It is hoped that the Independent Election Commission of Banda Aceh City will pay more attention to the provision of polling station accessibility and choose polling station locations that facilitate access for people with disabilities and the elderly. Keywords: Electoral Governance, Accessibility, Disability, Elderly, KIP Banda Aceh