Electronic Theses and Dissertation

Adapun permasalahan yang terjadi saat ini kehadiran pedagang kaki lima, yang mana lahan yang sudah disediakn pemerintah tidak dipergunakan dengan maksimal Aturan mengenai aktivitas berdagang bagi pedagang kaki lima sudah disosialisasikan. Tetapi pedagang kaki lima bersikap tidak peduli dan memilih berdagang di tempat yang tidak diperbolehkan, dampak yang terjadi ialah terhadap pengunjung dan kebersihan yang sangat tidaak baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Collaborative Governance pada penertiban Pedagang Kaki Lima di pasar Inpres tapaktuan Kab.Aceh Selatan serta mengetahui apa saja yang menjadi hambatan Coolaborative Governance pada penertiban pedagang kaki lima di pasar Inpres Tapaktuan Kab. Aceh Selatan, Adapun metode pada penelitian ialah dengan metode kualitatif dengan observasi partisipan, wawancara dan pencatatan, dengan menggunakan teori Collaborative Governance dari Ansel C dan Gash A (2107). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Proses analisis data dilakukan dengan menggunakan 3 tahapan yaitu Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses implementasi collaborative governance seringkali dilakukan dalam bentuk face to face dialogue atau diskusi secara langsung yang melibatkan berbagai pihak terkait. Hal ini cukup berhasil untuk meredakan konflik dan menyelesaikan permasalah yang ada di Psar Inpres Tapaktuan. Namun, dalam pengimplementasiannya, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan juga masih memiliki hambatan dan tantangan yang menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan collaborative governance dalam penertiban pedagang kaki lima di Pasar Inpres Tapaktuan.
Kata Kunci: Collaborative, Pedagang, Penertiban, Tapak Tuan.

The current problem is the presence of street vendors as the land provided by the government is not being used optimally. The rules for the trading activities of street vendors have been unified. But street vendors do not care and choose to trade in places where they are not allowed. This affects tourists and the cleanliness is poor. The purpose of this study is to determine the level of collaborative governance in regulating street vendors in Tapaktuan Inpres Market, South Aceh and to identify the barriers to collaborative governance in regulating street vendors in Tapaktuan Inpres Market, South Aceh South Aceh stands in the way. The methodology adopted in this study is to use the collaborative governance theory of Ansel C and Gash A (2107) and adopt the qualitative method of participant observation, interviews and records. This study adopts the qualitative method and descriptive method. The data analysis process was carried out in three stages, namely data reduction, data presentation and conclusion. The results of the study showed that the implementation process of cooperative management often takes the form of face-to-face dialogue or direct discussion among all parties involved. This was quite successful in reducing conflicts and resolving problems in Tapaktuan Inpres Market. However, during the implementation process, the South Aceh Provincial Government still encountered obstacles and challenges, resulting in poor implementation of cooperative management of controlled vendors in Tapaktuan Inpres Market. Keywords: Collaborative, Traders, Control, Tapak Tuan.