ANALISIS PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN K3 PADA PEMELIHARAAN JARINGAN PT PLN (PERSERO) UP3 LHOKSEUMAWE | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN K3 PADA PEMELIHARAAN JARINGAN PT PLN (PERSERO) UP3 LHOKSEUMAWE


Pengarang

REHAN SALSABILA - Personal Name;

Dosen Pembimbing

Suhendrianto - 197712092006041001 - Dosen Pembimbing I
Awal Aflizal Zubir - 199104092021021101 - Dosen Pembimbing II



Nomor Pokok Mahasiswa

2004106010088

Fakultas & Prodi

Fakultas Teknik / Teknik Industri (S1) / PDDIKTI : 26201

Subject
-
Kata Kunci
-
Penerbit

Banda Aceh : Teknik Mesin dan Industri., 2025

Bahasa

No Classification

-

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan aspek penting dalam menjaga kesejahteraan pekerja dan menciptakan lingkungan kerja yang aman serta produktif. PT PLN (Persero) UP3 Lhokseumawe telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja dalam pemeliharaan jaringan listrik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan dan pelaksanaan SMK3 di PT PLN UP3 Lhokseumawe serta mengidentifikasi hambatan dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Evaluasi penerapan SMK3 dilakukan dengan metode checklist berdasarkan 10 elemen dan 64 kriteria yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Analisis dilakukan menggunakan diagram fishbone untuk mengidentifikasi faktor penyebab hambatan dalam penerapan SMK3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT PLN (Persero) UP3 Lhokseumawe telah menerapkan SMK3 dengan baik, dengan tingkat kesesuaian sebesar 90,63% dan ketidaksesuaian sebesar 9,38%. Namun, masih terdapat beberapa hambatan, seperti ketidakkonsistenan pekerja dalam mengikuti prosedur keselamatan, kurangnya pemahaman terhadap regulasi K3, serta belum optimalnya pengawasan dan evaluasi berkala. Elemen dengan tingkat ketidaksesuaian tertinggi adalah elemen 6 (Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3), yang mencakup 5 kategori minor. Untuk meningkatkan efektivitas SMK3, diperlukan peningkatan kesadaran pekerja melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan kebijakan K3, serta optimalisasi audit internal dan tinjauan manajemen secara rutin.

Kata Kunci: SMK3, K3, keselamatan kerja, kepatuhan, hambatan SMK3, dan peraturan pemerintah

Occupational Health and Safety (OHS) plays a vital role in ensuring the well-being of workers and fostering a safe and productive work environment. PT PLN (Persero) UP3 Lhokseumawe has implemented an Occupational Health and Safety Management System (OHSMS) to reduce the risk of workplace accidents, particularly in network maintenance activities. This study aims to evaluate the level of compliance with OHSMS implementation and to identify barriers hindering its effectiveness. A qualitative descriptive method was used, with data collected through observations, interviews, and documentation. The evaluation was conducted using a checklist based on 10 elements and 64 criteria from Government Regulation No. 50 of 2012. A fishbone diagram was used to analyze the root causes of non-compliance. The findings indicate that PT PLN UP3 Lhokseumawe achieved a compliance rate of 90.63%, with a 9.38% rate of non-compliance. The most significant issues were found in Element 6 (Work Safety Planning), with five minor non-conformities. Key contributing factors include inconsistent adherence to procedures, limited understanding of OHS regulations, and inadequate supervision. To enhance the effectiveness of OHSMS, it is recommended to strengthen worker awareness through continuous training, reinforce OHS policies, and improve internal audits and management reviews. Keywords: OHSMS, OHS, workplace safety, compliance, OHSMS challenges, and government regulations.

Citation



    SERVICES DESK