Syarifah Fathimah Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2025 id Indonesia

Skripsi

Pasal 27B jo Pasal 45 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menurut ketentuan tentang menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya; memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang. Meskipun penegakan hukum telah dilakukan secara maksimal, namun di Wilayah Hukum Pengadilan Banda Aceh terdapat 2 kasus pada tahun 2022. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan penegakan hukum terhadap kejahatan sekstorsi dan untuk menjelaskan hambatan serta upaya dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana sekstorsi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Penulisan skripsi ini menggunakan data primer yang di dapatkan dalam penelitian lapangan berupa hasil wawancara dengan responden serta informan dan memadukan bahan-bahan hukum seperti buku teks, teori, peraturan perundang-undang yang merupakan bahan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan tindak pidana sekstorsi belum diwujudkan secara maksimal, terdapat beberapa faktor seperti korban yang jarang sekali membuat aduan dikarenakan tidak sanggup menanggung rasa malu dan faktor sarana dan prasarana yang belum memadai seperti pihak-pihak yang mendukung penegakan hukum itu sendiri. Hambatan penegakan hukum terhadap kejahatan ini, dihapusnya foto atau video yang menyulitkan penyidik dalam proses pencarian barang bukti dan korban yang para korban yang enggan memberikan keterangan sehingga mempersulit Jaksa Penuntut Umum untuk memperoleh alat bukti. Upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh Polresta Banda Aceh yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial dan pembinaan atau edukasi terkait kejahatan kejahatan seksual maupun yang bukan dalam ranah dunia maya. Disarankan agar meningkatkan SDM yang ahli dan berkompeten dibidang ITE serta meningkatkan sistem organisasi baik personil maupun sarana dan prasarana. Pemerintah dan masyarakat juga sebaiknya lebih memperhatikan bahaya yang ditimbulkan oleh maraknya kejahatan ini, dengan memberikan layanan dukungan psikologis kepada para korban. CRIMINAL LAW LAW ENFORCEMENT - LAW 345.052 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 154497 2025-04-23 11:33:07 2025-04-24 11:49:57 machine generated